Oleh Ali Anshori
Hampir sebagian besar kebijakan yang diambil pemerintah pusat tolok ukurnya Pulau Jawa. Padahal kita ketahui sendiri Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Masing-masing provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Indonesia, terdapat total 514 kabupaten dan kota. Dari jumlah total 514 tersebut terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota.
Dari beberapa daerah tersebut sebagian berada di wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T). Dimana akses menuju daerah (3T) ini masih sangat sulit, sebagian ada yang jalannya rusak parah karena belum tersentuh pembangunan, sebagian lagi ada yang belum memiliki akses jalan darat sehingga melewati sungai-sungai. Persoalan lainnya adalah daerah ini belum ada aliran listrik, sinyal telpon apalagi internet.
Menurut hemat penulis pemerintah pusat tidak mungkin tidak tahu dengan kondisi tersebut. Karena ada pemerintahan di tingkat bawah. Akan tetapi mengapa dalam setiap kebijakan yang diambil seolah masalah di daerah ini terabaikan. Sehingga disaat kebijakan tersebut diberlakukan maka daerah akan selalu menjadi “korban”. Kebijakan mungkin berhasil di pusat namun banyak yang gagal di daerah. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan ketimpangan lebih parah lagi dari sebelumnya.
Memang berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi persolan tersebut. Sayangnya upaya yang dilakukan terkesan “setengah hati” dalam artian penanganan yang dilakukan tidak sampai tuntas. Tidak menyentuh pada pokok persoalan yang terjadi di lapangan. Sehingga kesannya kebijakan tersebut hanya sekedar seremoni agar bisa menyerap anggaran.
Contoh nyata adalah masalah di dunia pendidikan. Melalui surat edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat Covid-19 pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan dengan kebijakan ini yang berisi 4 hal yakni (1) pembelajaran mandiri ditujukan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa dibebani untuk menuntaskan capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan; (2) para pelajar mesti dibekali dengan kecakapan hidup tentang pandemi Covid-19; (3) guru memberikan tugas secara bervariasi dengan mempertimbangkan perbedaan kemampuan setiap individu, dan fasilitas belajar; dan (4) pemberian umpan balik (feedback) terhadap kinerja siswa mesti secara kualitatif.
Namun demikian, untuk mengimplementasikan kebijakan ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang menyebabkan konsep PJJ menjadi tidak maksimal dilaksanakan. Hal tersebut mulai dari kurangnya fasilitas teknologi yang dimiliki oleh para pendidik, peserta didik, dan wali murid. Kurangnya kesadaran masyarakat akan konsep pendidikan, kurangnya kemahiran penggunaan IT para pendidik, belum siapnya tenaga pendidik untuk memberikan sistem evaluasi yang diberikan kepada siswa, dan ada beberapa daerah tertentu yang tidak membolehkan warganya untuk menggunakan listrik dan IT, belum lagi faktor ekonomi yang menghimpit sebagian besar masyarakat akibat terdampak wabah ini.
Dengan adanya permasalahan yang telah terpapar di atas, maka realitanya pendidikan di Indonesia menjadi kacau balau. Hampir sebagian guru di jenjang pendidikan dasar dan menengah akhirnya hanya memberikan tumpukan tugas untuk mengerjakan soal dari buku paket dan LKS, dan membuat ringkasan materi tanpa ada penjelasan terlebih dahulu kepada siswa. Sistem evaluasinya pun tidak jelas, ada yang berkirim foto untuk memberikan tugas, ada pula yang tanpa dievaluasi sama sekali oleh gurunya.
Hal inilah yang menyebabkan siswa menjadi terbebani, merasa bosan, dan akhirnya banyak siswa yang tidak ikut melaksanakan PJJ. Orang tua muridpun menjadi terbebani saat harus mendampingi putra putrinya melaksanakn tugas pjj karena terlalu padat. Para pendidik banyak yang melupakan 4 kebijakan dasar PJJ karena ingin menerobos jalan praktis.
Kita jangan bicara di daerah pedalaman yang tidak ada listrik dan jaringan internet, di daerah perkotaan pun masalah banyak dikeluhkan oleh orang tua siswa. Tidak semua orang tua siswa mampu, dan tidak semua orang tua siswa mempunyai android. Kalaupun punya android mereka harus memikirkan paket internet. Belum lagi SDM orangtua yang pendidikannya tidak tinggi, mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk bisa memahami tugas yang diberikan guru. Hal ini akan menimbulkan masalah lagi bagi mereka dan tentu saja daya tangkap anak didiknya. Nah bagaimana dengan kondisi di daerah pedalaman? Tentu kondisinya lebih memprihatinkan. Bayangkan dalam beberapa artikel media online ada sejumlah siswa di daerah yang terpaksa naik bukit untuk menjangkau sinyal internet agar mereka bisa mengakses tugas yang diberikan oleh guru.
Jujur saja, pada saat covid masih heboh beberapa bulan yang lalu, praktis ada beberapa sekolah di pedalaman meliburkan total siswanya selama beberapa bulan, tidak ada tugas apalagi daring dengan alasannya di daerah tersebut tidak ada akses internet, kalaupun ada akses internet sebagian besar anak-anak didik tidak memiliki android. Dengan terpaksa sekolah meliburkan siswa tanpa memberikan tugas apapun. Jika hal ini terus dipaksakan, maka Indonesia akan kehilangan satu generasi. Bukan karena mereka mati namun karena mereka bodoh.
