MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Melawi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027, dalam rapat paripurna DPRD Melawi, Rabu (22/7/2026).
Melalui juru bicaranya, Antonius Anen, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi, masukan, saran, serta sejumlah catatan kritis yang bersifat konstruktif terhadap substansi Rancangan KUA-PPAS APBD 2027.
Fraksi berharap pembahasan bersama pemerintah daerah dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, tepat sasaran, berorientasi pada hasil, serta mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Melawi.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah poin penting sebagai berikut:
1. Penyesuaian Fiskal akibat Pemangkasan Dana Transfer
Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian serius terhadap penyesuaian rancangan fiskal sebagai dampak kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah diminta melakukan perampingan operasional dan efisiensi belanja rutin pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang bersifat mendasar.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD Kabupaten Melawi Tahun 2027 benar-benar diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan, serta pendidikan yang memadai. Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong mengurangi belanja yang bersifat konsumtif, seperti pengadaan kendaraan dinas dan belanja sejenis.
2. Pengawasan Kebocoran Pendapatan Daerah
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kabupaten Melawi memperketat pengawasan terhadap kinerja OPD teknis guna meminimalkan kebocoran pada sektor pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Fraksi menilai capaian PAD dari sektor pajak daerah masih belum optimal. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih serius meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, PAD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan PAD yang kuat, Kabupaten Melawi akan memiliki kemampuan fiskal yang lebih mandiri serta tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
4. Plafon Anggaran Harus Realistis
Fraksi meminta agar penentuan plafon anggaran sementara benar-benar disusun berdasarkan kapasitas keuangan daerah yang realistis sehingga tidak menimbulkan defisit yang membebani pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran.
5. Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Fraksi PDI Perjuangan kembali menyoroti keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, termasuk perlunya pengalokasian anggaran bagi Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) di wilayah strategis.
Menurut Fraksi, infrastruktur jalan dan jembatan yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat karena berperan penting dalam memperlancar mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
Secara khusus, masyarakat Kecamatan Pinoh Utara diharapkan memperoleh perhatian serius dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Melawi terkait kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah tersebut.
6. Pemerataan Akses Listrik Desa
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah mempercepat realisasi program listrik masuk desa di Desa Tengkajau, Desa Senibung, Desa Piawas, Desa Nanga Raya, dan Desa Kayu Bunga.
Namun demikian, pelaksanaan program tersebut hingga kini masih terkendala kondisi jalan yang rusak sehingga menghambat mobilisasi material dan peralatan pembangunan jaringan listrik.
Fraksi berharap pemerintah memprioritaskan perbaikan akses jalan menuju desa-desa tersebut. Selain mempercepat pembangunan jaringan listrik, perbaikan jalan juga akan meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan ekonomi masyarakat, serta kesejahteraan warga secara keseluruhan.
7. Antisipasi Distribusi BBM pada Musim Kemarau
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang kerap terganggu saat musim kemarau akibat menurunnya debit air sungai sebagai jalur utama transportasi.
Kondisi tersebut sering menyebabkan kelangkaan BBM yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat, transportasi, dan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah bersama Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan diminta menyiapkan langkah antisipatif guna menjamin kelancaran distribusi BBM. Selain itu, pengawasan terhadap penyaluran dan harga BBM bersubsidi juga perlu diperketat agar tetap tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Perlindungan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, agar tidak dirumahkan sepanjang masih dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi juga mendorong pemerintah melakukan penataan kepegawaian yang adil, memberikan kepastian status kepegawaian, serta menghindari kebijakan yang berpotensi menghilangkan mata pencaharian masyarakat tanpa solusi yang jelas.
9. Perselisihan Hubungan Industrial PT SMS
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan keprihatinan atas perselisihan hubungan industrial antara karyawan PT SMS dengan pihak perusahaan terkait besaran pesangon.
Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Dinas Tenaga Kerja didorong menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait proses pengambilalihan operasional oleh PT Andalan Energi Jaya, Fraksi meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Apabila Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) nantinya mengabulkan gugatan para pekerja dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang dinyatakan bertanggung jawab wajib melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan.
10. Pemerataan ASN dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan
Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Melawi memperhatikan pemerataan penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik di seluruh wilayah kabupaten.
Fraksi juga menyoroti masih banyaknya sekolah di desa yang bergantung pada tenaga honorer maupun tenaga magang. Selain itu, pemerintah diminta segera memperhatikan kondisi bangunan SD Negeri 03 Nanga Tangkit, Kecamatan Sokan, yang dinilai sudah sangat memprihatinkan dan tidak lagi layak digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar.
11. Antisipasi Dampak Musim Kemarau
Fraksi PDI Perjuangan menilai musim kemarau merupakan siklus tahunan yang harus diantisipasi secara serius karena tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih.
Pemerintah Kabupaten Melawi didorong melakukan langkah mitigasi secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebelum kondisi berkembang menjadi keadaan darurat sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Melawi untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, menggunakan air secara bijaksana, serta berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan bencana selama musim kemarau.
