Melawi  

Tak Hadir Sidang Adat, Sengketa Tanah Semadin Lengkong Berlanjut ke Polisi

Memet didampingi Temenggung Adat Dayak Melawi, Emayus Acai, menunjukkan Tanda Bukti Laporan Pengaduan (Nomor: TBL/185/XI/2026/RES MELAWI) di ruang Satreskrim Polres Melawi

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Dugaan penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman produktif di Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, resmi dilaporkan ke Polres Melawi, Jumat (20/11/2026).

Laporan tersebut diajukan Memet (48), ahli waris almarhum Andau, terhadap dua warga berinisial MR dan CPS. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyerobotan lahan seluas 5.162 meter persegi dan pengrusakan enam pohon kelapa sawit produktif.

Dalam laporan bernomor TBL/185/XI/2026/RES MELAWI tersebut, pelapor menaksir kerugian materiel mencapai Rp39 juta akibat penggusuran lahan dan pembuatan parit tanpa izin.

Memet mendatangi Mapolres Melawi didampingi Temenggung Adat Dayak Kabupaten Melawi, Emayus Acai.

Emayus menjelaskan, laporan kepolisian ditempuh setelah kedua pihak terlapor tidak menghadiri sidang adat yang sebelumnya dijadwalkan pada Rabu (18/11/2026) di Sekretariat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Melawi.

Menurutnya, pihak terlapor telah menyampaikan surat pernyataan tidak bersedia menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat dan memilih menempuh jalur hukum negara.

“Karena itu, proses di tingkat adat kami tutup dan diterbitkan berita acara ketidakhadiran sebagai bukti bahwa lembaga adat telah menjalankan kewajiban fasilitasi sesuai prosedur,” jelas Emayus.

Ia menambahkan, Berita Acara Ketidakhadiran Sidang Adat Nomor 11/BA/DAD-MELAWI/XI/2026 menjadi dasar administratif bagi pelapor untuk melanjutkan perkara ke ranah hukum negara.

Memet menjelaskan, dugaan penyerobotan bermula pada 22 Agustus 2026. Saat mendatangi lahan peninggalan ayahnya di kawasan KM 11 ruas Nanga Pinoh-Sayan, ia mendapati tanah keluarganya telah digusur menggunakan alat berat jenis excavator.

Lahan tersebut terdiri atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 00819 Tahun 2017 seluas 12.310 meter persegi serta lahan berstatus Surat Keterangan Tanah (SKT).

Pelapor mengaku tidak pernah memberikan izin maupun menerima pemberitahuan terkait aktivitas penggusuran tersebut.

Pada 7 September 2026, Memet kembali menemukan lahannya telah digali parit secara sepihak sepanjang 286 meter, dengan lebar satu meter dan kedalaman 0,8 meter.

Akibat aktivitas tersebut, sekitar 5.162 meter persegi lahan terdampak, terdiri atas 3.389 meter persegi tanah bersertifikat dan 1.773 meter persegi tanah berstatus SKT. Selain itu, enam pohon sawit produktif miliknya turut rusak.

Memet mengaku, sebelum menempuh jalur hukum, pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respons.

“Kami menghormati sikap para terlapor yang memilih menempuh jalur hukum positif. Karena itu, seluruh duduk perkara dan bukti-bukti lapangan kami serahkan agar dapat diuji secara terang-benderang,” ujarnya.

Memet dan Emayus Acai berharap penyidik Polres Melawi melalui Satreskrim dapat menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan objektif demi kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah keluarga tersebut.