MELAWINEWS.COM, MELAWI – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas dimulainya pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Melawi.
Gedung tersebut dibangun di Jalan Gelora Juang, Nanga Pinoh, tepatnya di samping Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi.
Kehadiran PLHUT diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai kebutuhan administrasi dan informasi terkait penyelenggaraan haji dan umrah.
Bupati mengatakan, keberadaan sarana pelayanan yang representatif menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Dengan dibangunnya PLHUT ini, saya berharap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih terintegrasi sehingga masyarakat memperoleh akses pelayanan yang semakin mudah dan jelas,” ujar Bupati, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Melawi dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati menjelaskan, hibah tanah yang diberikan Pemkab Melawi merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tersedianya fasilitas pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Kepada pelaksana pembangunan, konsultan perencana, dan konsultan pengawas, Dadi meminta agar seluruh tahapan pembangunan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan pembangunan gedung PLHUT tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga memperhatikan standar kualitas bangunan sehingga dapat menjadi aset pelayanan publik yang memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Dengan dibangunnya Gedung PLHUT tersebut, Dadi berharap akses masyarakat terhadap layanan haji dan umrah dapat semakin mudah, terarah, dan terintegrasi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
Menurutnya, sinergi antar lembaga diperlukan agar setiap proses pelayanan dapat berjalan optimal dan masyarakat tidak mengalami kesulitan akibat kurangnya koordinasi.
“Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah berjalan optimal serta tidak menyulitkan masyarakat,” pungkaanya.
