MELAWINEWS.COM, MELAWI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Melawi memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan partai politik menjelang tahapan politik mendatang. Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan jajaran Bawaslu Melawi ke Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Melawi di Nanga Pinoh, Rabu (16/9/2026).
Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi agenda silaturahmi konsolidasi demokrasi tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas sejumlah hal terkait kesiapan partai politik, pengawasan administrasi kepartaian, hingga persiapan menghadapi agenda Pemilu 2029.
Ketua Bawaslu Melawi, Johani, mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya melakukan komunikasi sekaligus melihat kesiapan kesekretariatan dan struktur kepengurusan DPC PDIP Melawi sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
“Selain silaturahmi, kami juga berdiskusi mengenai beberapa hal, termasuk verifikasi kesiapan kesekretariatan dan struktur kepengurusan partai dalam kaitannya dengan pengawasan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di KPU,” jelas Johani.
Menurutnya, Bawaslu juga menjaring berbagai masukan dari PDIP Melawi terkait perkembangan sistem kepemiluan, termasuk konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Melawi, Abang Ahmaddin, menyambut positif kunjungan Bawaslu tersebut.
Menurutnya, komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan partai politik perlu dibangun sejak awal agar potensi persoalan dalam setiap tahapan dapat diminimalkan.
“Komunikasi sejak dini sangat penting agar seluruh tahapan Pemilu ke depan dapat berjalan sesuai regulasi. Koordinasi seperti ini harus terus dibangun secara konstruktif,” ujar Ahmaddin, yang juga Anggota Fraksi PDIP DPRD Melawi.
Namun, Ahmaddin juga menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pada Pemilu 2024. Ia berharap Bawaslu Melawi dapat meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih maksimal, proaktif dan tegas dalam menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan.
“Kami berharap ke depan Bawaslu dapat bekerja lebih maksimal, proaktif dan tegas dalam menegakkan aturan hukum. Kalau ada pelanggaran, tentu harus diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menilai penguatan pengawasan penting untuk memastikan seluruh peserta pemilu berada dalam koridor aturan yang sama sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Dari sisi internal organisasi, Ahmaddin memastikan struktur kepengurusan DPC PDIP Melawi telah rampung sepenuhnya. Sementara pembentukan struktur organisasi di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga anak ranting di tingkat desa saat ini telah mencapai sekitar 70 persen.
“Kami menargetkan seluruh struktur PAC sampai anak ranting dapat dirampungkan dalam waktu satu sampai dua bulan ke depan,” sebutnya.
Menurut Ahmaddin, kesiapan struktur organisasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai agenda politik mendatang, terlebih dengan adanya perubahan desain penyelenggaraan pemilu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.
Senada, Bendahara DPC PDIP Melawi, Antonius Anen, meminta Bawaslu meningkatkan profesionalitas dan konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Ia secara khusus menyoroti pelaksanaan pengawasan pada Pemilu 2024 yang menurutnya masih belum maksimal. “Bawaslu harus bekerja sesuai aturan dan meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan pemilu yang akan datang,” ujar Antonius.
Ia mengklaim pada Pemilu 2024 terdapat berbagai persoalan, dugaan pelanggaran dan kejanggalan yang menurut pihaknya seharusnya dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang tersedia.
“Menurut kami, pada Pemilu 2024 masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Kami melihat ada sejumlah persoalan dan kejanggalan yang semestinya dapat diproses sesuai aturan,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Melawi.
Antonius berharap pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Melawi agar pengawasan pada pemilu berikutnya lebih responsif terhadap laporan maupun temuan di lapangan.
“Kalau ke depan ditemukan pelanggaran maupun kejanggalan, kami berharap dapat diproses sesuai ketentuan dan tanpa intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.
Ia menambahkan, independensi, profesionalitas dan ketegasan penyelenggara pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung sesuai regulasi.
