MELAWINEWS.COM, MELAWI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi mulai memperketat pengawasan terhadap aktivitas sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS), menyusul munculnya antrean panjang kendaraan pengangkut tandan buah segar (TBS) di sejumlah pabrik.
Wakil Bupati Melawi, Malin, turun langsung melakukan monitoring ke sejumlah PKS, di antaranya PT Samboja Into Perkasa (SIP) dan PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK), Kamis (30/9/2026).
Monitoring tersebut tidak hanya menyasar persoalan antrean kendaraan, tetapi juga menyangkut harga pembelian TBS dan keberpihakan pabrik terhadap petani lokal.
Malin mengingatkan agar kondisi kemarau dan berbagai kendala pengangkutan tidak justru menjadi celah bagi perusahaan untuk menetapkan harga TBS secara sepihak.
“Kita tetap sangka baik. Kita berharap tidak menggunakan kesempatan, artinya jangan menggunakan kesempatan kemarau ini, situasi susah ini, untuk membuat harga dan sebagainya dengan semaunya sendiri,” ujar Malin.
Menurutnya, kondisi petani saat ini membutuhkan perhatian serius dari seluruh pelaku usaha perkebunan. Karena itu, kesulitan di lapangan, termasuk persoalan transportasi dan antrean di PKS, tidak boleh berujung pada semakin tertekannya posisi petani dalam menentukan nilai jual hasil perkebunan mereka.
Malin juga menegaskan kembali hasil pembahasan sebelumnya mengenai harga TBS petani yang diharapkan berada pada angka minimal Rp 3.000 per kilogram.
Dikatakan, Pemkab Melawi akan melakukan pemantauan untuk memastikan kesepakatan tersebut tidak berhenti pada pembahasan di tingkat pemerintah dan perusahaan, tetapi benar-benar diterapkan dalam transaksi di lapangan.
Menurutnya, pengawasan menjadi penting karena harga yang diterima petani sangat menentukan pendapatan mereka, terutama ketika biaya produksi dan pengangkutan ikut meningkat.
“Untuk harga, kita berharap sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibahas, minimal Rp3.000. Kita akan monitor terus,” tegasnya.
Selain harga, persoalan serapan TBS lokal juga menjadi perhatian Pemkab Melawi. Malin meminta seluruh PKS yang beroperasi di Melawi mengutamakan TBS yang berasal dari petani dan perkebunan dalam daerah sebelum menerima pasokan dari luar daerah.
Permintaan tersebut disampaikan karena di satu sisi petani lokal menghadapi antrean panjang untuk menjual hasil panennya, sementara di sisi lain terdapat kebutuhan perusahaan terhadap pasokan TBS.
“Kita berharap juga kepada semua pabrik yang ada, prioritaskan semua buah yang berasal dari daerah Melawi, baru dari luar. Karena memang hari ini petani kita sangat membutuhkan,” sebutnya.
Kebijakan prioritas tersebut, menurut Malin, diperlukan agar keberadaan industri kelapa sawit di Melawi memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat dan petani di daerah.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah antrean kendaraan pengangkut TBS yang mengular di sekitar kawasan PKS. Malin meminta perusahaan melakukan penataan terhadap kendaraan yang masuk dan menunggu proses penerimaan buah.
“Antrean tidak boleh dibiarkan mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat sekitar. Terlebih, kondisi kemarau turut meningkatkan tantangan dalam proses pengangkutan TBS dari kebun menuju pabrik,” tegaanya.
Lebih lanjut dikatakan, untuk memastikan pengawasan berjalan, Malin meminta perusahaan menyampaikan laporan harga TBS secara berkala.
Malin mengingatkan laporan tersebut setidaknya disampaikan setiap dua minggu untuk menjadi bahan pengecekan dan evaluasi pemerintah daerah.
“Kita akan monitor terus ini. Hari ini kita ke lapangan dan mungkin kita tetap minta report setidaknya dua minggu sekali. Kita akan monitor, akan cek dan akan pantau terus,” jelasnya.
Ia menambahkan, dengan pola pengawasan tersebut, Pemkab Melawi ingin memastikan mekanisme pembelian TBS berlangsung secara transparan dan tidak merugikan petani.
Malin kembali menegaskan bahwa kondisi sulit yang dihadapi petani tidak boleh menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan yang semakin menekan posisi petani.
