MELAWINEWS.COM, MELAWI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Melawi menyoroti sejumlah persoalan masyarakat dalam pandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD Melawi, Selasa (8/9/2026).
Fraksi PDIP melalui juru bicara Ogie Tadeo menegaskan perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian angka, tetapi harus mampu menjawab persoalan masyarakat secara nyata. Terlebih, pendapatan daerah mengalami penurunan sementara belanja operasional meningkat.
Salah satu sorotan utama adalah ancaman karhutla dan kekeringan. Fraksi meminta Pemkab Melawi memastikan kesiapan anggaran, personel, peralatan serta koordinasi lintas sektor. Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam perubahan APBD tercatat Rp 1 miliar dan diminta benar-benar siap digunakan ketika kondisi darurat terjadi.
PDIP juga menyoroti krisis air bersih. Terkait itu, Pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan distribusi air sementara, tetapi menjadikan RISPAM sebagai dasar pembangunan sistem penyediaan air minum yang berkelanjutan.
“Persoalan kelangkaan BBM, LPG dan kenaikan harga sembako turut menjadi perhatian kami. Pemkab diminta memperkuat pengawasan distribusi dan harga agar masyarakat tidak semakin terbebani” ujar Ogie.
Sorotan lain diarahkan pada Kajian Risiko Bencana (KRB) yang tercantum dengan target satu dokumen, namun anggarannya tercatat Rp 0 sebelum maupun sesudah perubahan. Fraksi meminta pemerintah memberikan penjelasan dan memastikan dokumen risiko bencana menjadi dasar penganggaran.
Sementara untuk infrastruktur, Fraksi PDIP mencatat anggaran Program Penyelenggaraan Jalan meningkat dari sekitar Rp 23,413 miliar menjadi Rp 29,980 miliar. Namun, peningkatan anggaran diminta benar-benar berdampak pada perbaikan akses masyarakat.
Fraksi PDIP menegaskan Perubahan APBD 2026 harus menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam pelayanan dasar, penanganan bencana, daya beli dan pembangunan infrastruktur
