MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH — DPRD Kabupaten Melawi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi, Rabu (19/8). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Melawi Matius Rindau, didampingi Ketua DPRD Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa dan Wakil Ketua DPRD Marwan. Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Paulus.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Melawi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Salah satunya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan kepada pemerintah daerah. Pandangan umum fraksi disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Alexius.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah realisasi dan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026 hingga saat ini, khususnya pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah dapat memastikan seluruh anggaran Tahun Anggaran 2026 direalisasikan secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Melawi.
Selain itu, fraksi meminta penjelasan terkait kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Rp 104,536 miliar dalam APBD murni menjadi Rp 107,714 miliar dalam APBD perubahan.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan mengenai rencana penyertaan modal sebesar Rp 3 miliar. Pemerintah daerah diminta menjelaskan BUMD yang akan menerima penyertaan modal tersebut serta tujuan penggunaannya.
Terkait utang Pemerintah Kabupaten Melawi yang disebut mencapai Rp 23,5 miliar, fraksi meminta penjelasan mengenai penggunaan dana tersebut, termasuk kegiatan yang dibiayai, serta kemampuan dan rencana pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.
Di sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kondisi sarana dan prasarana sekolah yang dinilai belum memadai. Salah satunya adalah SD Negeri 16 Desa Tanjung Sokan, Kecamatan Sokan, yang mengalami kerusakan parah sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Fraksi meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut dan mengambil langkah penanganan agar proses pendidikan dan keselamatan peserta didik tidak terganggu.
Selain sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti maraknya peredaran dan penjualan kendaraan bermotor roda dua bekas di Kabupaten Melawi yang didatangkan dari luar Provinsi Kalimantan Barat.
Fraksi menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena masyarakat sebagai konsumen berpotensi dirugikan apabila kendaraan yang dibeli di kemudian hari menghadapi persoalan administrasi, pajak, maupun status hukum.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan adalah kondisi kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Melawi.
Menurut fraksi, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama terhadap dampaknya terhadap masyarakat, ketersediaan air bersih, sektor pertanian dan perkebunan, kesehatan masyarakat, serta meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Fraksi meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi tinggi terjadi karhutla.
Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau panjang, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih secara cepat dan tepat sasaran, terutama kepada masyarakat di wilayah yang mengalami krisis air.
Fraksi PDI Perjuangan berharap pandangan umum tersebut dapat menjadi landasan dalam menyempurnakan perencanaan anggaran perubahan Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, fraksi mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Melawi yang efektif, transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
