BBM dan LPG 3 Kg Langka di Dapil 3 Melawi, Pertalite Rp 25 Ribu dan Gas Tembus Rp 40 Ribu

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Melawi, Abang Ahmaddin, S.Sos., M.Sos

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram (kg) di wilayah Dapil 3 Melawi mulai membebani masyarakat. Harga di tingkat pengecer tidak hanya melonjak, tetapi pasokan juga semakin sulit diperoleh.

Di Ibu Kota Kecamatan Sayan, Tanah Pinoh,Tanah Pinoh Barat dan Sokan, Pertalite di tingkat pengecer mencapai Rp 25 ribu per liter. Ironisnya, dengan harga setinggi itu pun BBM belum tentu mudah didapatkan. Kondisi tersebut terjadi meski ketiga kecamatan tersebut memiliki SPBU.

Tak hanya BBM, kelangkaan LPG 3 kg juga membuat harga di tingkat masyarakat melonjak. Di ibu kota kecamatan wilayah Dapil 3, LPG 3 kg disebut telah mencapai Rp 40 ribu per tabung, sementara harga di wilayah pedesaan berpotensi lebih tinggi.

Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota DPRD Melawi asal Dapil 3, Abang Ahmaddin, S.Sos., M.Sos. Ia menilai kelangkaan BBM dan LPG 3 kg sudah berdampak langsung terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat.

Menurutnya, BBM dan LPG merupakan kebutuhan penting masyarakat. Ketika pasokan terganggu dan harga melonjak, dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

“Pemerintah daerah melalui instansi terkait bersama Pertamina harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini. Jangan sampai masyarakat terus dibebani dengan kelangkaan dan harga yang tidak terkendali,” tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Melawi itu, Rabu (19/8/2026).

Abang Ahmaddin juga mempertanyakan penyebab kelangkaan tersebut. Apakah persoalan terjadi akibat terganggunya distribusi, dampak musim kemarau, atau justru adanya oknum yang melakukan penumpukan BBM dan LPG untuk kepentingan tertentu.

Menurutnya, persoalan tersebut harus segera dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.

“Kalau memang persoalannya distribusi, harus ada penjelasan dan solusi. Kalau ada penumpukan oleh oknum, tentu harus ditindak. Pemerintah dan Pertamina perlu menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah dan Pertamina tidak membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut. Terlebih, kelangkaan BBM dan LPG 3 kg telah mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat serta berpotensi semakin menekan daya beli warga.

“Pertanyaan besarnya kini mengapa BBM dan LPG 3 kg tetap langka dan mahal, sementara SPBU dan pangkalan LPG tersedia di wilayah tersebut? Pemerintah daerah dan Pertamina dituntut segera memberikan kejelasan sekaligus memastikan distribusi energi bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” pungkasnya.