MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Melawi menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Pembangunan juga harus mencakup kehidupan keagamaan, pembinaan generasi muda, pengembangan olahraga, serta pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Hal tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Melawi dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi sekaligus penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Melawi dan DPRD Melawi terhadap rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026, Senin (24/8).
Pandangan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Melawi, Antonius Anen. Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, didampingi Wakil Ketua DPRD Matius Rindau dan Marwan. Dari eksekutif dihadiri Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sejumlah agenda besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi ke depan. Di antaranya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-X Tingkat Kabupaten Melawi Tahun 2026, rencana pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2030, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau Tahun 2026, serta pelaksanaan kegiatan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ).
Terkait pelaksanaan MTQ ke-X Tingkat Kabupaten Melawi Tahun 2026, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif, efisien, transparan, serta tepat sasaran.
Terlebih, Kecamatan Pinoh Utara ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tersebut. Karena itu, menurut fraksi, kesiapan berbagai fasilitas pendukung harus menjadi perhatian Pemkab Melawi.
“Karena Kecamatan Pinoh Utara menjadi tuan rumah event MTQ ke-X Tingkat Kabupaten Melawi 2026, maka fasilitas pendukung harus dipastikan siap, terutama jalan, air bersih, listrik, tempat perlombaan, penginapan, transportasi dan fasilitas umum lainnya,” ujar Anen.
Selain kesiapan sarana dan prasarana, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar pelaksanaan MTQ tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kegiatan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan qari dan qariah serta hafiz dan hafizah secara berkelanjutan.
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian terhadap rencana pelaksanaan Pesparani Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Melawi 2030.
Menurut fraksi, Pesparani tidak hanya sebatas perlombaan seni dan musik liturgi. Kegiatan tersebut juga memiliki nilai strategis dalam pembinaan kehidupan iman, pengembangan seni dan budaya keagamaan, pembinaan generasi muda, serta penguatan persaudaraan antarumat beragama.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan dukungan yang proporsional terhadap kontingen Kabupaten Melawi, khususnya dalam aspek pembinaan dan persiapan peserta, transportasi, akomodasi, konsumsi, perlengkapan perlombaan, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya.
Meski demikian, dukungan anggaran tersebut dinilai harus tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Sementara terkait pelaksanaan Porprov Kalimantan Barat Tahun 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Sanggau, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Melawi memastikan kontingen yang diberangkatkan memperoleh pembinaan dan dukungan yang memadai.
Fraksi menilai anggaran Porprov seharusnya tidak hanya diarahkan untuk membiayai keberangkatan kontingen, tetapi juga digunakan untuk pembinaan atlet, peningkatan prestasi, dan pengembangan cabang olahraga di Kabupaten Melawi.
“Kami meminta agar anggaran Porprov tidak hanya digunakan untuk keberangkatan kontingen, tetapi juga diarahkan untuk pembinaan atlet, peningkatan prestasi dan pengembangan cabang olahraga di Kabupaten Melawi,” kata Anen.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian dan penghargaan kepada atlet maupun pelatih yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Melawi melalui prestasi olahraga.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan secara khusus menyoroti pelaksanaan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ).
Fraksi meminta agar alokasi anggaran UPJJ tidak hanya mencukupi kebutuhan kegiatan rutin, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan kerusakan jalan yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat.
Menurut fraksi, pembagian wilayah kerja UPJJ harus disertai dengan target ruas jalan yang jelas dan terukur. Selain itu, diperlukan jadwal pemeliharaan yang terencana, pengawasan terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan material, serta pengawasan terhadap volume pekerjaan di lapangan.
Fraksi juga meminta hasil pekerjaan UPJJ dilaporkan secara terbuka sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Dalam menentukan prioritas penanganan, pemerintah daerah diminta mendahulukan ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat, terutama yang menunjang akses pendidikan, kesehatan, perkebunan, serta aktivitas perekonomian.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, pembangunan daerah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap program dan anggaran pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menghasilkan kegiatan, tetapi memberikan manfaat nyata serta dapat dirasakan masyarakat hingga ke wilayah kecamatan dan desa
