Rapat Bersama OPD Teknis, Pansus DPRD Bahas Progres Penanganan Covid di Melawi

oleh
Rapat kerja Pansus Covid-19 DPRD Melawi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkab Melawi

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Pansus Pengawasan dan Pemantauan Covid-19 DPRD Melawi menggelar rapat bersama sejumlah OPD yang terlibat dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Gedung DPRD Melawi, Rabu (29/4) siang. Pertemuan ini meminta kejelasan terkait pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Gugus Tugas hingga persoalan anggaran yang disebut saat ini belum juga cair.

Ketua Pansus Covid-19, Kluisen mengungkapkan keberadaan pansus oleh DPRD Melawi bukannya untuk mengusut suatu persoalan hukum, tapi pansus tersebut untuk memantau kegiatan gugus tugas.

“Sejauh mana yang telah mereka lakukan, apa saja persoalannya dan kemudian kita melihat di lapangan. Apa persoalan di lapangan, apakah ada kekurangan. Dan kami bisa berkomunikasi dengan ketua gugus,” katanya.

Kluisen juga mengungkapkan terkait realokasi dana yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 di Melawi yang sampai saat ini belum dapat dicairkan. Disisi lain, kebutuhan anggaran untuk pencegahan maupun penanganan wabah Covid-19 sangatlah diperlukan.

“Seperti untuk pengadaan APD yang saat ini kita lihat di lapangan masih sangat kurang. Nah, kami dari pansus memberikan masukan pada gugus tugas,” ujarnya.

Termasuk soal kesiapan tempat isolasi bagi masyarakat yang terindikasi Covid-19, Kluisen menilainya masih belum seluruhnya siap. Misalnya di Rumah Sakit Pratama di Desa Batu Buil ang dianggapnya belum siap.

“Nah, kalau tak siap, ini apa persoalannya. Apakah persoalan dana. Nah, itu yang kita minta akan bantu dari DPRD,” ujarnya.

Dilanjutkan Kluisen, Pemkab sudah mengalokasikan dana sebesar lebih dari Rp 26 miliar untuk penanganan Covid-19. Dengan dana tersebut, ia berharap Pemkab bisa lebih cepat untuk merealisasikan dana, utamanya untuk pembelian APD bagi petugas yang bertugas di posko terdepan seperti perbatasan Sintang-Melawi.

“Karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat yang keluar masuk Melawi. Sehingga perlu dilengkapi dengan APD yang standar,” harapnya.

 

Ditempat yang sama Sekretaris Pansus Pengawasan dan Pemantauan Covid-19, Iif Usfayadi menegaskan keberadaan pansus DPRD Melawi tidak untuk mencari kesalahan gugus tugas, tapi ingin lebih bergandengan tangan.

“Kami hanya ingin mengingatkan agar di masa pandemi Covid-19 jangan sampai ada yang terdampak atau terjerumus pada persoalan hukum,” ujarnya.

Iif juga menyatakan DPRD Melawi sudah merealokasikan dana, termasuk perjalanan dinas dan sejumlah kegiatan rutin dewan. Namun, ia sendiri mempertanyakan nilai pemangkasan di Sekretariat Daerah justru lebih kecil dibandingkan dengan Sekretariat DPRD.

“Kami juga menyarankan agar untuk sementara belanja modal yang sudah dianggarkan di APBD, bisa difokuskan atau realokasikan untuk penguatan ekonomi. Misalnya soal bantuan sembako atau BLT,” sarannya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Melawi, Priscilla menjelaskan, pemangkasan pada Sekretariat Daerah sudah dilakukan termasuk diantaranya dengan menyisir seluruh perjalanan dinas luar daerah dan belanja lainnya. Ada sektor yang memang tak bisa diganggu gugat seperti pos untuk belanja gaji pegawai. Saat inipun, proses realokasi anggaran untuk covid-19 masih dalam proses penyisiran anggaran di berbagai OPD.

“Di Setda ada sembilan bagian. Sebagian belanja ini sudah direalisasikan karena kita sudah memasuki triwulan kedua. Belanja sudah banyak disisir,” ujarnya.

Kepala Dinkes Melawi, Ahmad Jawahir mengungkapkan perubahan regulasi yang begitu cepat juga menjadi salah satu persoalan dalam penanganan Covid-19. Apalagi harga APD juga sangat fluktuatif.

“Bahkan, seringkali ada uang, tapi barang tak ada. Karena seluruh dunia sekarang memerlukan peralatan kesehatan,” ujarnya.

Terkait APD, Ahmad Jawahir juga mengungkapkan, sulitnya mendapatkan alat pelindung diri ini. Banyak penyedia jasa yang tak mampu menyediakan APD sesuai permintaan. Karena kebutuhan APD tak hanya ditingkat nasional, tapi juga dunia.

“Ditambah lagi, dua hari lalu ada surat dari Kemenkes,  RSUD Melawi dan RS PRatama harus siap menangani pasien terkonfirmasi positif. Padahal awalnya hanya ada empat rumah sakit rujukan di Kalbar yang akan menangani pasien positif Corona,” paparnya.

Ahmad Jawahir juga mengungkapkan hingga kini dana operasional di Dinkes belum juga cair. Walau memang petugas kesehatan di seluruh tingkatan sudah bekerja keras untuk mencegah dan menangani Covid-19.