MELAWINEWS.COM, MELAWI – Pansus Pengawasan dan Pemantauan Covid-19 DPRD Melawi menggelar rapat bersama sejumlah OPD yang terlibat dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Gedung DPRD Melawi, Rabu (29/4) siang. Pertemuan ini meminta kejelasan terkait pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Gugus Tugas hingga persoalan anggaran yang disebut saat ini belum juga cair.
“Seperti untuk pengadaan APD yang saat ini kita lihat di lapangan masih sangat kurang. Nah, kami dari pansus memberikan masukan pada gugus tugas,” ujarnya.
“Nah, kalau tak siap, ini apa persoalannya. Apakah persoalan dana. Nah, itu yang kita minta akan bantu dari DPRD,” ujarnya.
“Karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat yang keluar masuk Melawi. Sehingga perlu dilengkapi dengan APD yang standar,” harapnya.
“Kami hanya ingin mengingatkan agar di masa pandemi Covid-19 jangan sampai ada yang terdampak atau terjerumus pada persoalan hukum,” ujarnya.
Iif juga menyatakan DPRD Melawi sudah merealokasikan dana, termasuk perjalanan dinas dan sejumlah kegiatan rutin dewan. Namun, ia sendiri mempertanyakan nilai pemangkasan di Sekretariat Daerah justru lebih kecil dibandingkan dengan Sekretariat DPRD.
“Kami juga menyarankan agar untuk sementara belanja modal yang sudah dianggarkan di APBD, bisa difokuskan atau realokasikan untuk penguatan ekonomi. Misalnya soal bantuan sembako atau BLT,” sarannya.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Melawi, Priscilla menjelaskan, pemangkasan pada Sekretariat Daerah sudah dilakukan termasuk diantaranya dengan menyisir seluruh perjalanan dinas luar daerah dan belanja lainnya. Ada sektor yang memang tak bisa diganggu gugat seperti pos untuk belanja gaji pegawai. Saat inipun, proses realokasi anggaran untuk covid-19 masih dalam proses penyisiran anggaran di berbagai OPD.
“Di Setda ada sembilan bagian. Sebagian belanja ini sudah direalisasikan karena kita sudah memasuki triwulan kedua. Belanja sudah banyak disisir,” ujarnya.
Kepala Dinkes Melawi, Ahmad Jawahir mengungkapkan perubahan regulasi yang begitu cepat juga menjadi salah satu persoalan dalam penanganan Covid-19. Apalagi harga APD juga sangat fluktuatif.
“Bahkan, seringkali ada uang, tapi barang tak ada. Karena seluruh dunia sekarang memerlukan peralatan kesehatan,” ujarnya.
Terkait APD, Ahmad Jawahir juga mengungkapkan, sulitnya mendapatkan alat pelindung diri ini. Banyak penyedia jasa yang tak mampu menyediakan APD sesuai permintaan. Karena kebutuhan APD tak hanya ditingkat nasional, tapi juga dunia.
“Ditambah lagi, dua hari lalu ada surat dari Kemenkes, RSUD Melawi dan RS PRatama harus siap menangani pasien terkonfirmasi positif. Padahal awalnya hanya ada empat rumah sakit rujukan di Kalbar yang akan menangani pasien positif Corona,” paparnya.
Ahmad Jawahir juga mengungkapkan hingga kini dana operasional di Dinkes belum juga cair. Walau memang petugas kesehatan di seluruh tingkatan sudah bekerja keras untuk mencegah dan menangani Covid-19.
