MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi menyatakan akan melakukan penyesuaian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 agar lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan sebagai jawaban atas pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi, Rabu (22/7).
Jawaban pemerintah disampaikan melalui pidato Bupati Melawi yang dibacakan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, Jaya Sutardi.
Dalam tanggapannya, pemerintah menegaskan bahwa penyusunan APBD ke depan akan diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus mengurangi belanja yang bersifat konsumtif.
“Ke depannya kami akan selalu berkomitmen melakukan penyesuaian dalam penyusunan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 agar benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Melawi, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, serta dapat mengurangi belanja-belanja konsumtif seperti belanja kendaraan dan lain-lainnya,” kata Jaya Sutardi saat membacakan jawaban pemerintah.
Menanggapi usulan Fraksi PDI Perjuangan terkait percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengakui keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi belanja masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Meski demikian, Pemkab Melawi memastikan pembangunan maupun pemeliharaan jalan dan jembatan tetap akan dilaksanakan secara bertahap.
Menurut pemerintah, penentuan prioritas pembangunan akan didasarkan pada tingkat urgensi, hasil kajian teknis, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, Pemkab Melawi menyatakan seluruh masukan dan usulan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2027.
Secara khusus, pemerintah menyoroti usulan pembangunan abutment Jembatan Sungai Ella di Desa Kerangan Kora serta penyelesaian Jembatan Sungai Nuak di Desa Nuak. Kedua proyek tersebut dinilai memiliki nilai strategis karena berperan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat maupun distribusi barang.
Pemerintah menyatakan akan terus mengupayakan penyelesaian kedua proyek tersebut melalui alokasi APBD Kabupaten Melawi maupun dengan mengajukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat.
“Pemkab Melawi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata, berkelanjutan, serta berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Melawi, sejalan dengan berbagai aspirasi yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Jaya.
Meski demikian, realisasi komitmen tersebut akan bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, efektivitas implementasi janji tersebut akan menjadi perhatian dalam pembahasan dan pelaksanaan APBD 2027 mendatang.
