MELAWINEWS.COM, MELAWI – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serius memperbaiki jembatan dan jalan kabupaten yang rusak, salah satunya melalui Unit Pemeliharaan Jembatan dan Jalan (UPJJ). Pasalnya, ada sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan hingga menahun tetapi belum juga diperbaiki.
Hal itu disampaikan Fraksi PDIP, melalui juru bicara Edysun Bundajono, saat sidang paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Melawi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Melawi 2022, yang berlangsung di ruang sidang gedung DPRD Melawi, Senin (19/6).
Edysun memaparkan, tugas dan fungsi dari UPJJ adalah melakukan kegiatan rutin pemeliharaan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan secara adil dan merata.
“Meskipun pengamatan kami, keadaan ruas jalan dan jembatan yang dirawat memiliki volume yang berbeda-beda panjang serta lebarnya. Hal ini dapat dilakukan bertahap, agar kesannya tidak hanya fokus pada satu titik penanganan, dengan menelan biaya yang begitu besar yang menyentuh angka miliaran rupiah,” kata Edysun.
Menurut fraksi ini, sesuai dengan tugasnya UPJJ untuk merawat ruas jalan dan jembatan, bukan diperuntukan untuk membuka ruas jalan baru, kecuali force majeure, tapi lebih ditekankan kepada perawatan dan pemeliharaan kerusakan pada setiap wilayah kerja UPJJ.
Masih menurut fraksi ini, terhadap kinerja UPJJ PUPR Melawi tahun 2022, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan banyak difokuskan pada satu titik penanganan. Dengan menelan biaya yang sangat besar, sehingga kesan nya menghindari proses tender/lelang pekerjaan.
Lebih lanjut dikatakan, Kabupaten Melawi memiliki alat berat, yang
dapat difokuskan untuk menangani kerusakan pada ruas jalan.
“Alat berat milik sendiri hanya fokus peruntukannya pada bahan bakar, perawatan dan mobilisasi. Material tidak dibeli, tapi alokasi dana yang dikucurkan begitu besar. Kami meminta rincian penjelasan dari Pemkab Melawi terhadap hasil kerja 4 wilayah UPJJ PUPR Melawi 2022 secara terinci item per item pekerjaan,” ungkapnya.
Terhadap alokasi dana pada UPJJ 2023, fraksi ini meminta Pemkab Melawi melalui DPUPR agar lebih fokus kepada skala prioritas serta fungsi dari UPJJ itu sendiri.
