MELAWINEWS.COM, MELAWI – Ketua DPRD Melawi Widya Hastuti dan Wakil Ketua Hendegi Januardi Usfa Yursa, menyambut baik kunjungan silaturahmi pengurus Kelompok Kerja Persatuan Wartawan Indonesia (Pokja PWI) Melawi di Gedung DPRD Melawi, Selasa (16/8).
Dalam pertemuan yang penuh keakraban ini, pengurus Pokja PWI yang dikomandoi Ade Salahuddin menyampaikan, diantaranya terkait rencana pelantikan pengurus Pokja PWI Melawi pada 30 Agustus 2022 mendatang di Nanga Pinoh. Pelantikan akan dipimpin langsung oleh Ketua PWI Kalimantan Barat, Gusti Yusri.
“Kedatangan kami ingin bersilaturahmi serta meminta arahan dan masukan terkait rencana pelantikan, sekaligus mengundang Ibu Ketua dan Pak Wakil Ketua hadir pada saat pelantikan,” ujar Ade, yang ikut didampingi pengurus diantaranya, B. Sirait, RO Manalu, Dedi Irawan, Didik Purnomo dan Januar Saputra.
Dikesempatan itu, pengurus Pokja PWI Melawi mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD telah menerima mereka dan berharap dapat menjadi jalinan komunikasi yang terus berlanjut kedepannya.
Pada kesempatan silaturahmi itu juga, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Melawi, mengapresiasi telah terbentuk pengurus Pokja PWI Melawi.
“Kita percaya, pers khususnya di bawah payung Pokja PWI tetap menjalankan fungsinya secara profesional sesuai kode jurnalistik dan aturan yang ada,” terang Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti.
Legislator Partai NasDem ini juga berharap, jajaran pengurus Pokja PWI Melawi terus menjalin kemitraan dengan eksekutif dan legislatif, sebagai wujud sinergitas dalam mendukung pembangunan Kabupaten Melawi di semua sektor, sesuai dengan fungsi media.
Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januari Usfa Yursa menambahkan, agar media yang ada di Melawi ini dapat meningkatkan profesionalitas dan jalinan komunikasi diharapkan terus terbangun dengan baik.
“Jalinan komunikasi kita, saya harap terus terbangun dengan baik. Insyaallah kami akan berikan dukungan penuh,” kata legislator PAN itu.
Hendegi mengungkapkan, meski wadah Pokja PWI sebagai lembaga independen, namun jalinan harmonis dengan legislatif dan pemerintah diperlukan dalam mewujudkan transparansi publik yang saat ini dibutuhkan masyarakat.
