MELAWINEWS.COM, MELAWI – Fraksi Partai Golkar DPRD Melawi memberikan catatan kritis terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan Melawi 2025, Selasa (9/9).
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Melawi, Untung Atmanegara, melalui pidato pandangan umumnya memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya merealisasikan pendapatan daerah ditengah berbagai tantangan.
Namun, apresiasi itu disertai dengan berbagai catatan kritis terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025. Salah satu sorotan utama adalah soal realisasi pendapatan daerah yang
hanya mencapai Rp 543,76 miliar atau 50,24% dari target Rp 1,17 triliun.
Fraksi Golkar menilai angka tersebut menunjukkan belum optimalnya upaya dalam menggali potensi sumber pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi 57,41%, dengan sejumlah pos penerimaan yang masih sangat rendah seperti pajak daerah (37,07%) dan retribusi daerah (35,10%).
Namun begitu, fraksi ini memberikan apresiasi positif pada pos lain-lain PAD yang sah mencapai 279,22% melebihi target yang ditetapkan.
Tak hanya pada sisi pendapatan, belanja daerah juga turut menjadi sorotan Fraksi Golkar, bahwa realisasi belanja tahun 2025 hanya mencapai 49,74% dari target.
“Disisi lain pendapatan transfer pemerintah pusat relatif baik mencapai 50,94%, namun pendapatan transfer antar daerah masih rendah yaitu 25,12%,” ujar Untung.
Melihat kondisi ini, Fraksi Golkar mencatat permasalahan utama dan perlu di tindaklanjuti diantaranya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah.
Fraksi Golkar juga mengangkat soal kontribusi BUMD masih sangat minim.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen BUMD, termasuk opsi restrukturisasi atau kerjasama dengan pihak swasta agar lebih produktif,” kata Untung.
Menurut fraksi ini, dengan perbaikan tata kelola pendapatan daerah, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kinerja BUMD, diharapkan kemandirian fiskal Melawi semakin meningkat demi kesejahteraan masyarakat.
