MELAWINEWS.COM, MELAWI – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, mendapat sorotan serius DPRD Melawi.
Persoalan ini dinilai semakin krusial karena terjadi di tengah musim kemarau dan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah.
Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, mengatakan persoalan ketersediaan dan distribusi BBM tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin membebani masyarakat, terlebih kebutuhan BBM meningkat di tengah berbagai aktivitas penanganan karhutla.
Menurutnya, kondisi di lapangan saat ini menunjukkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM, khususnya Pertalite. Di Nanga Pinoh, harga Pertalite di tingkat pengecer bahkan disebut telah mencapai sekitar Rp 20.000 per liter. Itu pun, BBM tersebut tidak selalu tersedia dan masyarakat masih harus kesulitan mendapatkannya.
Dengan kondisi harga Pertalite di tingkat pengecer yang telah mencapai Rp 20.000 per liter dan sulitnya mendapatkan BBM, DPRD menilai persoalan tersebut sudah masuk pada tahap yang membutuhkan penanganan serius dan pengawasan lintas sektor. Penanganan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat mengenai kelangkaan ketersediaan BBM di Kabupaten Melawi.
“Kalau pun tersedia di tingkat pengecer, susah didapatkan. Harganya juga sudah mencapai sekitar Rp 20 ribu per liter khususnya di Nanga Pinoh,” kata Hendegi, Minggu (4/10/2026).
Selain persoalan harga, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU juga menjadi pemandangan yang terjadi hampir setiap hari. Kondisi tersebut, kata Hendegi, menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera dicari akar masalahnya, terutama terkait ketersediaan, distribusi, pengawasan hingga penyaluran BBM kepada masyarakat.
“Antrean panjang di semua SPBU menjadi pemandangan setiap hari. Ini yang harus kita lihat dan evaluasi bersama,” ujar Ogi akrab disapa.
Hendegi menjelaskan, untuk membahas persoalan tersebut, DPRD Kabupaten Melawi akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait distribusi BBM di Kabupaten Melawi, pada Selasa (6/10/2026), di Rumah Adat Melayu Kabupaten Melawi.
Hendegi memastikan persoalan tersebut akan menjadi perhatian DPRD. Pihak-pihak yang berkaitan dengan rantai distribusi BBM turut diundang dalam RDP, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, perangkat daerah terkait hingga pihak Pertamina dan seluruh pengelola SPBU yang ada di Melawi.
Forum tersebut dinilai penting agar persoalan kelangkaan BBM tidak hanya dilihat dari sisi antrean di SPBU, tetapi juga ditelusuri dari hulu hingga hilir.
Ia kembali menjelaskan, DPRD juga akan melihat apakah persoalan yang terjadi berkaitan dengan pasokan, pola distribusi, kuota, mekanisme penyaluran maupun pengawasan di lapangan. Apalagi, kondisi kelangkaan BBM terjadi bersamaan dengan musim kemarau dan bencana karhutla.
“Dalam situasi seperti ini, kebutuhan BBM bukan hanya untuk aktivitas masyarakat, tetapi juga menunjang mobilitas petugas, relawan dan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Karena itu, DPRD menilai kondisi tersebut harus segera mendapatkan solusi konkret,” tegasnya.
Jangan sampai, kata Hendegi, masyarakat yang berada di daerah justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat persoalan distribusi BBM. “Kita ingin persoalan ini jelas. Kenapa terjadi kelangkaan, kenapa antrean panjang terus terjadi, dan bagaimana sebenarnya distribusi BBM ke Melawi,” urainya.
Ia berharap RDP tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat Melawi, terutama di tengah kondisi kemarau dan bencana karhutla.
