MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH — Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, menghadapi tekanan berlapis di tengah musim kemarau. Bukan hanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga lonjakan harga kebutuhan dasar, LPG 3 kilogram, dan bahan bakar minyak (BBM).
Situasi tersebut dinilai semakin berat karena masyarakat juga harus menghadapi ancaman krisis air bersih serta tekanan ekonomi yang disebut berkaitan dengan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).
Wakil Bupati Melawi, Malin, menggambarkan kondisi yang tengah dihadapi masyarakat dengan peribahasa “sudah jatuh, tertimpa tangga, dikejar anjing gila.”
Ungkapan itu menggambarkan bagaimana masyarakat harus menghadapi berbagai persoalan secara bersamaan, mulai dari Karhutla, kualitas udara yang memburuk, potensi krisis air bersih, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi.
“Sekarang kondisinya seperti sudah jatuh, tertimpa tangga, dikejar anjing gila. Kita menghadapi Karhutla, kemudian harga kebutuhan pokok naik, LPG naik, BBM naik, ditambah persoalan air bersih dan kesehatan,” ujar Malin, Sabtu (5/9/2026).
Menurutnya, tekanan ekonomi masyarakat semakin terasa ketika harga sejumlah kebutuhan dasar di tingkat pengecer mengalami kenaikan cukup signifikan.
Di Kota Nanga Pinoh, misalnya, harga LPG 3 kilogram disebut telah mencapai Rp 35 ribu hingga Rp 38 ribu per tabung. Sementara di sejumlah wilayah pelosok, harganya bahkan dilaporkan menembus Rp 50 hingga 60 ribu.
Kondisi lebih tinggi ditemukan berdasarkan laporan yang diterima dari sejumlah desa. Harga LPG 3 kilogram disebut mencapai Rp 60 ribu, Pertalite sekitar Rp 25 ribu per liter, sedangkan beras standar kemasan 10 kilogram mencapai Rp 180 ribu.
Malin menilai kenaikan harga BBM di tingkat kios tidak bisa dipandang sebagai persoalan sederhana. Ketika biaya energi meningkat, dampaknya berpotensi merembet ke berbagai sektor karena ongkos transportasi dan distribusi barang ikut naik.
Ia menyebut harga Pertalite di sejumlah kios di Kota Nanga Pinoh mencapai Rp 17 ribu hingga Rp 25 ribu per liter, sementara Solar mencapai sekitar Rp 20 ribu per liter.
Kondisi tersebut, kata Malin, secara otomatis memberikan tekanan terhadap harga barang lainnya.
“Kalau harga BBM naik, otomatis harga barang pokok lainnya ikut terdampak. Biaya angkutan naik, distribusi naik, dan pada akhirnya masyarakat yang menerima dampaknya,” jelasnya.
Persoalan ini menjadi semakin serius karena terjadi bersamaan dengan kondisi darurat Karhutla. Masyarakat tidak hanya membutuhkan perlindungan dari ancaman asap dan kebakaran, tetapi juga membutuhkan kepastian ketersediaan kebutuhan dasar dengan harga yang wajar.
Menghadapi kondisi tersebut, Malin meminta seluruh perangkat daerah dan elemen terkait tidak berhenti pada pemantauan, tetapi melakukan langkah konkret di lapangan.
Menurutnya, pengawasan harga harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis, Forkopimda hingga pemerintah desa.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi riil harga barang di lapangan sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya permainan harga, penimbunan, maupun gangguan distribusi yang semakin membebani masyarakat.
“Semua harus turun ke lapangan. Pemerintah daerah, instansi terkait, Forkopimda sampai pemerintah desa harus ikut memantau. Kita harus mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan mengambil langkah apabila ada persoalan,” tegas Malin.
Di tengah kondisi Karhutla yang belum sepenuhnya terkendali, pengawasan terhadap distribusi dan harga kebutuhan dasar menjadi semakin penting. Sebab, apabila persoalan bencana ekologis bertemu dengan kenaikan harga energi dan pangan, beban masyarakat dapat berlipat.
“Pemerintah pun dituntut tidak hanya merespons asap dan api, tetapi juga memastikan masyarakat tidak semakin tertekan oleh mahalnya kebutuhan dasar,” pungkasnya.
