Pemkab dan DPRD Melawi Dorong Optimalisasi PAD di Tengah Efisiensi Fiskal melalui Kunker ke Bapenda

Wakil Bupati Melawi, Malin, didampingi Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, bersama Tim Pansus LKPJ Bupati Melawi 2025, melaksanakan kunker sekaligus rapat bersama Bapenda Melawi

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Wakil Bupati Melawi, Malin, didampingi Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, bersama Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Melawi Tahun 2025, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) sekaligus rapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Melawi, Jumat (10/4/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi, antara lain digitalisasi sistem perpajakan, pendataan wajib pajak, serta peningkatan sinergi antar perangkat daerah.

Dalam keterangannya, Wakil Bupati Malin menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan dana bagi hasil yang lebih berkeadilan.

Selain itu, rombongan juga membahas berbagai langkah strategis guna meningkatkan PAD, termasuk implementasi program yang telah direncanakan. Malin menegaskan pentingnya optimalisasi pencapaian target PAD di tengah kondisi efisiensi fiskal daerah.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini daerah mengalami tekanan keuangan sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat, termasuk pengurangan transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karena itu, menurutnya, Pemerintah Kabupaten Melawi tidak dapat lagi bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dan harus memperkuat kemandirian melalui peningkatan PAD.

Malin juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam optimalisasi PAD. Ia menyebutkan bahwa pengelolaan potensi pajak daerah merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, meskipun tidak semua potensi dapat dimaksimalkan, sektor perkotaan harus menjadi perhatian utama karena memiliki kontribusi signifikan.

Lebih lanjut, Malin mendorong dilakukannya pendataan ulang wajib pajak guna memastikan validitas basis data, khususnya pada sektor distribusi. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemungutan pajak serta perlunya inovasi dan kreativitas di lingkungan Bapenda agar penerimaan PAD dapat lebih optimal.

Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, berharap Bapenda bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat mencapai target PAD tahun 2026 sebesar Rp 104,5 miliar yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan pentingnya menggali potensi PAD dari berbagai sektor, seperti pajak restoran, hotel, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hendegi juga menyoroti potensi pajak dari perusahaan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dinilai masih belum optimal dan berpotensi menimbulkan kerugian daerah hingga puluhan miliar rupiah.

Menurutnya, pencapaian target PAD sangat penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Ia juga mendorong Bapenda agar lebih jeli dalam melihat peluang baru sumber PAD serta terus berinovasi demi kemajuan daerah.

Di sisi lain, Kepala Bapenda Melawi, Alfian, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut. Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD memerlukan dukungan dari seluruh pihak, terutama kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Alfian menyebutkan bahwa Bapenda tidak dapat bekerja sendiri dalam mengoptimalkan PAD, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat, termasuk wajib pajak yang masih memiliki tunggakan agar segera melunasi kewajibannya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya maksimal dalam menggali potensi PAD agar target yang telah ditetapkan, baik tahun ini maupun tahun mendatang, dapat tercapai.

Alfian juga menambahkan bahwa optimalisasi PAD merupakan tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah, khususnya dalam menggali potensi pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan masing-masing, namun tetap dukungan partisipasi aktif wajib pajak.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen antara Pemerintah Kabupaten Melawi, DPRD Melawi, dan Bapenda untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan pajak daerah.

Diharapkan, potensi besar yang dimiliki Kabupaten Melawi dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.