MELAWINEWS.COM, MELAWI – Fraksi Partai NasDem DPRD Melawi menekankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 tidak menimbulkan defisit dengan menjaga keseimbangan antara pendapatan yang tersedia dan belanja.
Menurut Fraksi NasDem, dengan pengelolaan APBD yang baik dan transparan, perubahan anggaran ini diharapkan mampu mempercepat tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Melawi, Supardi, saat menyampaikan Pandangan Umum dalam sidang paripurna DPRD Melawi terhadap Raperda APBD Perubahan Melawi 2025, Selasa (9/9).
Dikatakan Supardi, Raperda perubahan APBD adalah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan kondisi aktual dan memastikan pelaksanaan program pembangunan, maka Fraksi NasDem mencatat beberapa hal yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Diantara catatan penting yang direkomendasikan seperti mendorong inovasi daerah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kemudian fraksi ini berharap kepada Bupati Melawi melalui jajarannya agar dapat menyusun perubahan APBD 2025 secara hati-hati agar tidak mengalami defisit dan akan menimbulkan utang daerah.
Dibagian lain, fraksi ini meminta untuk mengkaji kembali rencana pinjaman daerah dengan mempertimbangkan dari berbagai sisi, baik dari urgensinya, peruntukannya maupun beban fiskal terhadap keuangan daerah, karena akan membebani keuangan daerah.
Supardi mengatakan, Pemkab Melawi pada 2025 ini melakukan efisiensi belanja yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat, namun, kebijakan efisiensi tidak menggangu terhadap pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Ditegaskan, APBD perubahan harus mengacu pada Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi serta prioritas membayar hutang pekerjaan tahun sebelumnya yang belum di selesaikan.
“Hal ini untuk meminimalisir persoalan serta mengatasi defisit APBD, sehingga tata kelola keuangan dapat berjalan lebih baik. Pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel harus menjadi prioritas utama,” pungkas Supardi.
