MELAWINEWS.COM, Melawi – Pemkab Melawi meraih Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2024 dengan skor 90 persen. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Kabupaten Melawi bahkan mampu meraih peringkat 6 nasional dari terbaik atau peringkat 1 untuk Kalbar.
Sekda Melawi, Paulus yang menerima langsung raihan MCP KPK di Jakarta mengapresiasi sejumlah pihak yang telah berupaya bersama dalam pemenuhan indikator untuk pencegahan korupsi. Termasuk apresiasi dari lembaga KPK hingga Melawi masuk dalam peringkat 6 se Nasional.
“Delapan area yang menjadi indikator dalam upaya-upaya pencegahan korupsi itu kita dari sisi pencegahan, regulasi, indikator, ini sudah dilengkapi. Jadi indikator untuk pencegahan korupsi sudah kita upayakan kita penuhi,” katanya.
Kendati demikian, Paulus mengakui untuk mencapai 100 persen merupakan hal yang berat sekali. Apalagi karena Melawi masih harus menunggu pemenuhan persyaratan lain seperti lelang dini yang belum dilaksanakan. Lelang dini sendiri perlu dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan, sehingga diperbolehkan dilaksanakan setelah APBD diketuk. Dan diharapkan berjalan lancar setelah juga disepakati bersama DPRD.
“Agar diawal tahun proses pelaksanaan sudah bisa berjalan,” katanya.
Dilanjutkan Paulus, untuk penetapan APBD saat ini masih menunggu serta juga penandatanganan pakta integritas dari DPRD dan Pemkab. Upaya ini juga dalam rangka upaya pencegahan korupsi. Ia juga mengapresiasi kinerja inspektorat sebagai koordinator untuk melengkapi beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam rangka pencegahan.
“Dan ini juga bagian dari upaya supervisi KPK selama ini dengan mendampingi Melawi. Karena kita sudah diberikan tantangan oleh KPK untuk memenuhi indikator itu. Dan ternyata kita memang bisa memenuhi itu,” katanya.
Kabupaten Melawi berhasil mencapai target nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2024 dengan skor 90%. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Delapan area intervensi utama, yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta Optimalisasi Pajak Daerah, telah mencapai nilai antara 80% hingga 100%. Capaian ini diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kosupgah) KPK.
Capaian MCP KPK Kabupaten Melawi sebesar 90% merupakan pencapaian yang mengesankan dan menjadi indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Rincian poin dari delapan area intervensi sebagai berikut :
Perencanaan (100%)
Implementasi perencanaan di Kabupaten Melawi mencapai standar tertinggi dengan skor sempurna, menandakan proses yang terencana dan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan. Setiap tahapan perencanaan dilakukan secara partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan program yang dirancang dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Penggunaan teknologi dan data yang andal untuk perencanaan juga diperkuat, sehingga menghasilkan rencana yang lebih akurat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Penganggaran (92%)
Melawi telah menunjukkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Pengalokasian dana disusun berdasarkan prioritas yang mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat.
Sistem penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan ini dievaluasi secara berkala untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Pengadaan Barang dan Jasa (84%)
Melalui sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik), proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Melawi menjadi lebih transparan, mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan efisiensi.
Adanya upaya untuk mengutamakan transparansi dan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pengadaan juga memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan adil, tanpa konflik kepentingan.
Pelayanan Publik (92%)
Pemerintah Kabupaten Melawi berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan yang dibutuhkan, seperti layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan.
Diterapkan pula sistem pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan publik. Pelayanan yang lebih mudah diakses ini berperan penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pengawasan APIP (85%)
Penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM. APIP di Kabupaten Melawi berfungsi secara aktif dalam melakukan audit dan evaluasi kinerja, mengidentifikasi risiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Pengawasan yang kuat dari APIP berperan penting dalam mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Manajemen ASN (99%)
Pemerintah Kabupaten Melawi hampir mencapai skor sempurna dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem rekrutmen, pengembangan kompetensi, serta penilaian kinerja ASN dilakukan secara profesional dan berbasis merit.
Manajemen ASN yang efektif ini memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah individu yang kompeten dan berintegritas, mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (85%)
Pengelolaan aset daerah dilakukan dengan baik untuk memastikan aset-aset tersebut digunakan secara optimal dan tidak terbengkalai. Kabupaten Melawi berhasil melakukan pencatatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BMD secara efektif.
Inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah yang terukur juga berperan dalam mendukung kegiatan pemerintah dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.
Optimalisasi Pajak Daerah (88%)
Kabupaten Melawi telah berupaya keras dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak. Sistem yang transparan dan kemudahan pembayaran pajak telah membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.
Pendapatan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran bagi pembangunan infrastruktur dan program-program kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulan
Keberhasilan capaian MCP KPK Kabupaten Melawi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkualitas. Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pengawas seperti BPKP dan Kosupgah KPK, yang terus memantau dan mendukung peningkatan tata kelola di Kabupaten Melawi.
