Pemkab Melawi Pertahankan Opini WTP 2023

oleh -3 views
LHP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono kepada Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Pemerintah Kabupaten Melawi berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pencapaian ini merupakan tahun kelima berturut-turut.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono dan diterima langsung oleh Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (31/05/2024).

Bupati Dadi usai menerima LHP tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi yang telah bekerja keras menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama, dan patut diapresiasi upaya seluruh Satker di Kabupaten Melawi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Melawi atas kerjasama dan kemitraan yang baik dalam menjalankan fungsi legislasi, pengganggaran dan pengawasan yang mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan bahwa Opini WTP ini merupakan penghargaan tertinggi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2023.

Bupati juga menegaskan bahwa opini WTP yang diterima untuk kelima kalinya ini bukanlah merupakan akhir, melainkan harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi untuk terus bekerja lebih baik lagi.

“Opini WTP ini harus dapat dipertahankan dan harus kita tingkatkan lagi kualitasnya. Predikat Opini WTP yang diterima untuk kelima kalinya ini menjadi upaya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efesiensi,” ujarnya.