MELAWINEWS.COM, MELAWI – Aparatur perangkat desa di Kabupaten Melawi mengeluhkan adanya faktor keterlambatan pencairan dana secara utuh terkait alokasi dana desa (ADD) tahap 1 tahun 2023 sebesar 40 % dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Melawi.
Keterlambatan pencairan ADD tersebut, menyebabkan sejumlah aparatur perangkat desa belum dibayarkannya gaji sejak Januari hingga Mei 2023. Serta membuat terganggunya operasional rutin kantor desa.
Menyikapi persoalan ini, Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, meminta Pemkab Melawi melalui DPMD, agar proses pencairan ADD di Melawi segera dilakukan dan bisa dicairkan Juni 2023 ini.
“Kita berharap, agar Pemerintah Daerah segera menyikapi persoalan ini secara serius, demi kesejahteraan para perangkat desa kita dan operasional kantor desa berjalan lancar,” kata Ogi, akrab disapa itu baru-baru ini diruang kerjanya Kantor DPRD Melawi.
Ogi menyampaikan, bahwa dirinya sudah menerima informasi dari Pemerintah Daerah, pencairan ADD keseluruhan tahap 1 tersebut dilakukan Juni 2023 ini.
Dikonfirmasi ke Kepala DPMD Melawi, Hasanuddin, melalui PLT Kabid Pemerintahan Desa, Sudirman, menjelaskan, ADD tahap 1 tahun 2023 memang belum dicairkan secara utuh sebesar 40 % dan baru dicairkan sebesar 10 %.
Sudirman mengungkapkan, bahwa pihaknya kini telah melakukan sejumlah upaya sehingga tak lama lagi ADD dari kekurangan tahap 1 sebesar 30 % akan cair dalam bulan Juni ini.
“Saat ini sedang dalam proses pencairan, kita upayakan terealisasi bulan Juni ini,” ujar Momon, akrab disapa itu, Jumat (9/6).
Momon menjelaskan, jika sebelumnya, ADD tak dicairkan secara utuh sebesar 40 %, salah satunya diakibatkan terkait dana transfer dari pusat minim.
Momon pun meminta para aparatur perangkat desa memaklumi atas adanya keterlambatan pencairan ADD pada tahun 2023.
