Wabup Kluisen Apresiasi Capaian Pemkab Melawi Raih Predikat WTP Empat Kali Berturut-turut

oleh -86 views
Wabup Melawi Kluisen didampingi Ketua DPRD Melawi Widya Hastuti menerima LHP atas LKPD dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Wahyu Priyono

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun anggaran 2022.

Raihan WTP ini mempertahankan predikat empat kali berturut-turut yang juga diterima sejak tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar itu.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Wahyu Priyono, didampingi Kepala Sub Auditorat Kalbar 1, Yudi Prawiratman, Kepala Sub Auditorat Kalbar II, R.M. Heribertus Kurniawan, dan Kepala Sekretariat Perwakilan, Maksum, di Pontianak, Selasa (9/5).

Penyerahan LHP BPK tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Melawi, Kluisen, didampingi Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti.

Wakil Bupati Melawi, Kluisen menyebutkan, opini WTP hanyalah bonus dari sebuah kerja keras dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh setiap daerah.

“Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama,” kata Kluisen.

Kluisen pun mengungkapkan apresiasi kepada satuan kerja yang telah bekerja keras menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kluisen menegaskan, bahwa opini WTP yang diterima untuk keempat kalinya ini bukan merupakan akhir, melainkan menjadi motivasi bagi Pemkab Melawi untuk terus bekerja lebih baik lagi.

“Kedepannya Pemkab Melawi akan terus berupaya agar opini WTP dapat terus dipertahankan dan bahkan kita tingkatkan lagi kualitasnya,” jelas Kluisen.

Selain Pemkab Melawi di Provinsi Kalbar, Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan Kota Singkawang, juga menerima opini WTP tahun anggaran 2022.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Wahyu Priyono, mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, Melawi dan Kota Singkawang telah sesuai dengan SAP.

“Telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, sehingga BPK memberikan opini WTP,” ujarnya.

Namun demikian, lanjutnya, BPK masih menemukan permasalahan administrasi yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah, diantaranya permasalahan yang berkaitan dengan pendapatan, yaitu pengelolaan pendapatan daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan, kesalahan penganggaran pendapatan yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang tidak mencapai target sehingga meningkatkan hutang belanja.

Selain itu permasalahan yang berkaitan dengan belanja, yaitu kesalahan penganggaran belanja, baik belanja modal maupun belanja barang, pertanggungjawaban belanja tunjangan dan honorarium belum sepenuhnya sesuai ketentuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan dan denda atas keterlambatan belum dikenakan.

Kemudian permasalahan pengelolaan aset, yaitu pengelolaan aset daerah belum tertib dan belum memadai dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.