MELAWINEWS.COM, MELAWI – Yessy Melania menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam momen Buka Puasa bersama di Kurnia Waterpark, Rabu (20/4).
Di depan masyarakat dan sejumlah undangan, Yessy kembali meluruskan isu penundaan Pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat memunculkan polemik beberapa waktu terakhir.
“Soal penundaan pemilu, santer ada isu jokowi tiga periode. Begitu juga untuk anggota DPR RI hingga DPRD diperpanjang otomatis sampai 2027,” katanya.
Yessy menegaskan Presiden Jokowi sudah jelas menginstruksikan partai dan menteri untuk stop membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Apalagi saat ini tahapan pemilu sudah dimulai dimana pada tahun ini akan dilakukan verifikasi parpol.
“Sehingga jangan lagi dibuat berita lagi bahwa jabatan presiden diperpanjang. Jangan ada polemik bahwa periode presiden dan DPR bisa diperpanjang. Padahal ini hanya bisa dilakukan bila undang-undang diubah dan dalam kondisi yang darurat. Sementara saat ini kita tidak dalam kondisi harus mengubah undang-undang,” katanya.
Berikutnya, Yessy juga menyampaikan isu soal Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun di Pulau Kalimantan. Ia pun menilai masyarakat Kalimantan semestinya bersyukur Kalimantan dipilih sebagai Ibukota Negara sehingga tidak ada lagi istilah masyarakat yang menolak karena alasan tak mampu bersaing atau takut nantinya tanah dan hutan akan habis dibabat investor.
“Kita ini sudah lama menjadi daerah yang tertinggal dan terpencil. Kita kerap iri dengan infrastruktur di Jawa, sering kita mempertanyakan kapan kita juga akan dibangun infrastruktur seperti itu dan tentunya ini diidamkan oleh masyarakat, ” ujarnya.
Kalimantan menjadi IKN, kata Yessy harapannya nanti infrastruktur semakin baik, dan juga tantangan yang harus hadapi yakni SDM yang juga harus semakin meningkat.
“Adik adik kita harapkan punya peran besar dan panggung sehingga bisa berkarir atau bekerja di ibukota negara, ” ujarnya.
Yessy juga turut menyinggung soal kelangkaan minyak goreng yang telah terjadi sejak awal tahun ini. Anggota Komisi IV dari Fraksi Nasdem itu mengungkapkan kelangkaan migor dipicu beberapa alasan, ada indikasi penimbunan.
“Di Sumatera, anggota DPR lain banyak menemukan penimbunan minyak goreng. Apalagi jelang hari raya ditimbun sehingga seolah-olah langka. Padahal Barangnya tidak begitu langka, ” katanya.
Kini, pemerintah sudah berupaya agar harga minyak goreng terkendali dengan subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 7,1 triliun. Dengan subsidi ini HET minyak goreng curah tak boleh melebihi Rp 15,5 ribu per kilogram.
“Kalau menemukan lebih tinggi dari itu, bikin laporan atau aduan. Kasih tahu kak yessy kalau harga migor subsidi masih tinggi,” jelasnya.
