MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Bupati Melawi, Dadi Sunarya UY secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kabupaten Melawi yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Melawi, Rabu (17/3).
Kegiatan tersebut bertemakan “Peningkatan Pembangunan Ekonomi Melalui Sektor Pertanian, Infrastruktur, Penguatan SDM dan Optimalisasi Layanan Kesehatan Guna Menurunkan Angka Kemiskinan”.
Ketua Penyelenggara sekaligus Kepala Bappeda Melawi, Jaya Sutardi, melaporkan tujuan Musrenbang RKPD ini diantaranya penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan provinsi.
Selain itu, lanjut Jaya Sutardi, menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah serta menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.
Dikatakan Jaya Sutardi, sebagaimana proses penjaringan usulan program dan kegiatan tahun 2020 yang telah dilakukan melalui beberapa tahapan sebelumnya, maka dibutuhkan suatu media sinkronisasi dan penyempurnaan usulan.
Ia berharap, melalui Musrenbang tersebut diperoleh sinergitas yang lebih baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan swasta serta segenap stakeholder terkait.
Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya UY, dalam sambutannya mengatakan, bahwa proses Musrenbang tahunan yang diselenggarakan mulai dari tahap Musrenbang Desa, Kecamatan, hingga Musrenbang tingkat kabupaten, memiliki peran strategis dalam penyusunan RKPD Pemkab Melawi tahun 2022.
Mengingat pentingnya kegiatan Musrenbang ini, kata bupati, sudah selayaknya seluruh pemangku kepentingan di Melawi patut memberi perhatian serius terhadap rangkaian proses ini, serta terlibat secara aktif agar tujuan untuk menjadikan Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif dapat diwujudkan.
Bupati menjelaskan, memperhatikan RPJMD Melawi tahun 2022 2026, maka prioritas pembangunan Melawi tahun 2022 adalah peningkatan pertanian jangka pendek melalui pengembangan tanaman pangan, reformasi birokrasi, peningkatan dan pemerataan pelayanan mutu pendidikan, peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan permukiman, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan dan rehabilitasi sosial.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalbar diwakili Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Sukaliman, mengatakan, capaian dua indikator makro Kabupaten Melawi masih di bawah provinsi dan nasional yaitu IPM sebesar 65,55 persen dan kemiskinan sebesar 12,04 persen.
Sukaliman menjelaskan, IPM di Melawi masih menduduki peringkat ketiga terendah se-Kalbar. Sedangkan angka kemiskinan yang masih tertinggi dibanding kabupaten lainnya di Kalbar. Namun, tingkat pengangguran terbuka Melawi sebesar 2,70 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,10 persen lebih baik dari provinsi dan nasional.
Lebih lanjut disampaikan, pada tahun 2022 Pemprov Kalbar, menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7,31-7,23 persen. Kemudian target tingkat pengangguran terbuka Kalbar sebesar 5,53-4,29 persen, sedangkan target laju pertumbuhan ekonomi di 2022 sekitar 4,71-5,46 persen. Selanjutnya target IPM Kalbar pada tahun 2022 diharapkan mencapai 70,29 persen.
“Untuk Melawi tahun 2021-2026, diharapkan memperhatikan target IPM dan kemiskinan, karena pencapaian 2020 masih dibawah provinsi dan nasional dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi dikala masa pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya.
