MELAWINEWS.COM, MELAWI – Beberapa anggota DPRD Melawi menghadap Gubernur Kalbar, Sutarmidji, Senin (20/1). Mereka melaporkan APBD Melawi Tahun Anggaran 2020 yang dipersoalkan sebagian anggota dewan karena berjalan tanpa melalui proses penyempurnaan usai evaluasi APBD.
Sejumlah anggota DPRD yang datang bertemu langsung dengan Sutarmidji diantaranya, Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi UY, Ketua Fraksi Gerindra, Iif Usfayadi, Ketua Fraksi PDIP, Kluisen, Ketua Fraksi Persatuan Bangsa, Bujang Sahpri, anggota Banggar, Heri Iskandar, serta anggota DPRD, Edysun.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Melawi, Iif Usfayadi mengungkapkan, pertemuan dengan Gubernur ini sebagai tindaklanjut usai pernyataan sikap sejumlah fraksi atas masalah APBD Melawi.
“Kami bertemu dengan gubernur untuk menindaklanjuti pernyataan sikap sejumlah fraksi dan pimpinan DPRD Melawi soal APBD. Dari pertemuan tersebut, gubernur sudah meminta agar laporan dan data disampaikan secara tertulis, baru bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Iif mengatakan ada beberapa temuan terkait dengan Penjabaran APBD Melawi. Salah satunya soal indikasi tidak masuknya gaji 13 dan 14 dalam APBD Melawi. Padahal saat evaluasi, anggaran untuk gaji tersebut sudah tersedia.
“Artinya ada perbedaan hasil evaluasi dengan penjabaran APBD Melawi. Makanya kami akan kembali ke Melawi untuk melakukan bedah APBD,” ujarnya.
Iif menjelaskan bedah buku APBD dilakukan untuk mencari perbedaan antara APBD yang telah disepakati Pemkab dan DPRD dengan penjabaran APBD Melawi yang dibagikan ke seluruh SKPD. DPRD nantinya akan mengecek satu demi satu belanja.
“Nanti akan kita cek satu persatu. Kalau benar, ada yang berubah, berarti ada yang dihapus setelah proses evaluasi dari provinsi. Hanya kemana dana tersebut beralih, ini yang akan coba ditelusuri,” paparnya.
