MELAWINEWS.COM, MELAWI – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, menerima alokasi Program Stimulan dan Bantuan Pusat tahun anggaran 2026 sebesar Rp54 miliar, ditambah Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp1,6 miliar.
Dukungan anggaran pemerintah pusat tersebut mencakup sejumlah program perumahan, irigasi, sanitasi, infrastruktur sosial ekonomi, air bersih, hingga pemberdayaan badan usaha milik desa (BUMDes). Hal itu disampaikan Lasarus saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Melawi, Rabu (21/10/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi tersebut disambut Wakil Bupati Melawi, Malin, dan dihadiri Sekretaris Daerah Paulus, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimcam, camat, kepala desa, serta perwakilan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah memaparkan sejumlah persoalan infrastruktur yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran, membuat dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai penting untuk mempercepat pembangunan.
Lasarus menegaskan, Melawi menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam upaya memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur melalui Komisi V DPR RI.
“Dengan keterbatasan APBD Melawi, kami siap membantu melalui APBN untuk membantu pembangunan mendesak di Melawi. Melawi menjadi salah satu daerah prioritas saya setiap tahun dalam membawa kue pembangunan infrastruktur,” tegas Lasarus.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja tersebut.
Lasarus menyampaikan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,147 miliar untuk pembangunan sumur bor di 15 titik desa prioritas yang mengalami
kekurangan air saat musim kemarau di Melawi.
Untuk jangka panjang, Lasarus menyebut adanya rencana pemanfaatan sumber air dari Sungai Desa Menunuk, Kecamatan Belimbing, guna mendorong penyediaan air melalui sistem gravitasi bagi wilayah Melawi.
Dalam pemaparannya, Lasarus merinci sejumlah program bantuan pusat yang dialokasikan bagi Kabupaten Melawi dan tersebar di 11 kecamatan serta berbagai desa.
Program tersebut meliputi stimulan perumahan sebanyak 2.122 unit, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebanyak 100 paket ditambah tiga paket irigasi, serta program sanitasi sebanyak 25 paket.
Selain itu, terdapat 10 paket Program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), program penyediaan air minum berbasis masyarakat atau Pamsimas, serta penguatan 5 BUMDes.
Lasarus mengingatkan agar seluruh program yang telah berjalan mendapat pengawasan secara ketat, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan di lapangan.
Ia meminta pemerintah daerah, camat, dan kepala desa ikut memastikan setiap program dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengawasan tersebut dinilai penting agar anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wakil Bupati Melawi, Malin, memaparkan bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan besar bagi daerah. Jaringan jalan yang menghubungkan antarkecamatan, antardesa, serta desa dengan pusat kabupaten membutuhkan penanganan secara bertahap.
Berdasarkan data yang disampaikan Malin, panjang ruas jalan di Kabupaten Melawi mencapai 9.999 kilometer, tetapi hanya sekitar 2.058 kilometer yang berada dalam kondisi baik.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kualitas jalan secara berkelanjutan agar konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa dapat berjalan lebih optimal.
Selain perbaikan jalan, Pemkab Melawi mengusulkan sejumlah program prioritas untuk tahun anggaran 2027. Salah satunya pembangunan jalan dua jalur dari Rumah Jabatan Bupati Melawi menuju kawasan Kantor Bupati Melawi dengan panjang sekitar enam kilometer
Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan drainase sepanjang kurang lebih satu kilometer di depan SMP Negeri 1 Nanga Pinoh untuk mendukung sistem pengelolaan air dan mengurangi potensi persoalan genangan.
Persoalan jembatan turut menjadi perhatian. Malin menyebut terdapat 29 jembatan di wilayah kecamatan dan desa yang mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pemkab Melawi berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan maupun kelanjutan sejumlah jembatan, di antaranya jembatan rangka baja di Desa Bora, Jembatan Sungai Bakah, dan Jembatan Kerangan Kora.
Menurut Malin, penanganan infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan lintas pemerintahan agar dapat dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.
Momentum kunker tersebut, Wakil Bupati Malin menyerahkan proposal usulan pembangunan infrastruktur mendesak kepada Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus.
