MELAWINEWS.COM, MELAWI – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti persoalan ketidaksesuaian harga satuan dalam pengadaan barang dan jasa yang dinilai masih menjadi kendala pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah.
Ia meminta pemerintah daerah memperbarui data harga satuan secara berkala agar sesuai dengan kondisi pasar dan dapat mendukung proses pengusulan program pembangunan kepada pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Lasarus saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi itu turut membahas sejumlah usulan pembangunan infrastruktur prioritas yang diajukan Pemerintah Kabupaten Melawi.
Menurut Lasarus, persoalan harga satuan tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat, tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia. Ketidaksesuaian antara harga pasar aktual dan harga satuan yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menyulitkan pelaksanaan proyek, terutama ketika harga material terus berubah.
Ia mencontohkan, apabila harga besi di pasaran mencapai Rp5.000 per kilogram, sedangkan harga satuan dalam perencanaan hanya Rp3.000, pelaksana proyek akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan material sesuai spesifikasi dan anggaran yang tersedia.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian bersama agar perencanaan pembangunan lebih realistis dan tidak terkendala persoalan harga ketika proyek mulai dilaksanakan.
Karena itu, Lasarus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbarui harga satuan barang dan jasa melalui sistem atau aplikasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga dinilai penting untuk mendukung kewajaran data harga di lapangan.
“Jika tidak masuk sistem, maka usulan pembangunan tidak dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat. Maka hal ini mesti menjadi perhatian pemerintah daerah jika program pembangunan yang diusulkan dapat perhatian pemerintah pusat,” pungkasnya.
