MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Melawi memasuki situasi yang semakin mengkhawatirkan. Di tengah ancaman kabut asap dan gangguan kesehatan masyarakat, Forum Pembangunan Berkelanjutan Melawi (FPBM) mendorong evaluasi serius terhadap pola penanganan karhutla yang selama ini berjalan.
Berkaitan hal tersebut, FPBM menggelar Rembuk Warga Penanganan Karhutla bertajuk “Solidaritas Masyarakat Melawi, Bantu Relawan dan Sesama”, Sabtu (5/9/2026), di Warkop ABA Kota Nanga Pinoh.
Peserta yang dilibatkan mencakup instansi terkait Pemkab Melawi, KPH Wilayah Melawi, tim gabungan penanganan karhutla, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, karang taruna, komunitas lokal, warga terdampak serta relawan kemanusiaan dan lingkungan.
FPBM tampaknya tidak ingin persoalan karhutla hanya dibebankan kepada petugas pemadam dan relawan yang bekerja di garis depan.
Rembuk warga tersebut secara khusus diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak relawan dan masyarakat terdampak. Kebutuhan yang akan dipetakan antara lain logistik, alat pelindung diri (APD), obat-obatan, makanan dan minuman, vitamin serta perlengkapan pemadaman darurat, termasuk air bersih.
Melalui rembuk warga, FPBM juga ingin membangun jejaring masyarakat untuk memperkuat aksi solidaritas sekaligus koordinasi di tingkat akar rumput.
Forum tersebut juga membahas kebutuhan relawan, konsep bantu warga, pembentukan posko bersama hingga penyusunan rencana aksi gotong royong lanjutan. Artinya, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima dampak, tetapi juga didorong menjadi bagian dari mata rantai pencegahan dan penanganan.
Namun, pelibatan masyarakat juga harus disertai perlindungan. Warga dan relawan yang turun ke lokasi kebakaran tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko asap, panas dan api tanpa APD, logistik maupun dukungan keselamatan yang memadai.
FPBM juga membuka ruang penggalangan dukungan berupa donasi tunai, makanan dan minuman, masker medis atau respirator N95, obat-obatan, vitamin serta perlengkapan pemadaman darurat. Pengelolaan bantuan direncanakan melalui posko bersama dengan sistem pengumpulan, pendataan, pengawasan dan distribusi.
Ketua FPBM, M. Firman, mengungkapkan hingga 31 Agustus 2026 terdapat 712 titik api di Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut disebut berdampak pada hutan, lahan, kebun hingga wilayah adat serta memicu kabut asap dan gangguan kesehatan berupa ISPA.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik ratusan titik api terdapat persoalan yang lebih besar, seberapa efektif sistem pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman dan koordinasi lintas pihak dalam mencegah karhutla terus berulang dan meluas?
Firman menyebut, persoalan ini menjadi penting karena penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan personel, tetapi juga peralatan, perlindungan kesehatan, logistik dan dukungan operasional yang memadai.
FPBM juga mendorong pembentukan posko bersama relawan sebagai pusat pengumpulan dan distribusi bantuan. Dengan mekanisme tersebut, bantuan diharapkan tidak berjalan sporadis, melainkan memiliki pendataan, pengawasan dan distribusi yang jelas.
“Dorongan gotong royong masyarakat menjadi penting dalam situasi darurat. Namun, meningkatnya partisipasi warga juga perlu ditempatkan secara proporsional,” tegas Firman.
Menurutnya, solidaritas masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab dan evaluasi terhadap sistem penanganan karhutla. Ketika ratusan titik api muncul dan kabut asap mulai mengganggu kehidupan masyarakat, pertanyaan mengenai efektivitas pencegahan harus ikut dikedepankan.
Ia juga menyoroti apakah pemetaan wilayah rawan sudah berjalan optimal? Apakah deteksi dini langsung diikuti tindakan cepat? Apakah seluruh sumber daya pemadaman tersedia ketika kebakaran membesar? Bagaimana koordinasi antarinstansi di lapangan?
“Yang tak kalah penting, dari mana sebenarnya titik-titik api tersebut berasal dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman setelah api muncul,” ujarnya.
Dikatakan, prinsip transparansi, akuntabilitas dan ketepatan sasaran menjadi penting agar gerakan solidaritas tidak berhenti sebagai aksi seremonial. Sebab dalam situasi bencana, bantuan bukan hanya soal berapa banyak yang terkumpul, tetapi siapa yang menerima, apa kebutuhannya dan seberapa cepat bantuan tersebut sampai ke garis depan.
Rembuk warga FPBM pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar forum diskusi, namun dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembicaraan mengenai kesiapan sistem, efektivitas pencegahan, kebutuhan relawan, transparansi penanganan hingga pentingnya mengungkap sumber dan penyebab kebakaran.
“Karhutla tidak cukup dilawan setelah api membesar. Yang lebih penting adalah memastikan mengapa api terus muncul, siapa yang bertanggung jawab atas pencegahannya, dan apakah seluruh sistem telah bekerja sebelum masyarakat kembali diselimuti asap,” pungkasnya.
