Melawi  

Karhutla Mengganas di Belimbing Hulu, Perkebunan Warga dan HGU PT SDK Dilanda Api Capai 150 Hektare

Kujungan kerja Pemkab Melawi bersama Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI di Kantor Camat Belimbing Hulu yang juga menjadi Posko Karhutla, dipimpin Wabup Melawi, Malin

MELAWINEWS.COM, BELIMBING HULU — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Sepanjang Agustus 2026, kebakaran terdeteksi di Desa Beloyang dan Desa Nanga Tikan dengan total luasan terdampak diperkirakan mencapai lebih dari 150 hektare.

Kondisi paling mengkhawatirkan terjadi di Desa Nanga Tikan. Kebakaran yang mulai terdeteksi pada 29 Agustus 2026 sekitar pukul 03.00 WIB dari sisi jalan penghubung antardesa hingga kini masih menyisakan api aktif.

Camat Belimbing Hulu, Kostantinus Borong, mengatakan sekitar 150 hektare lahan telah terdampak kebakaran. Sebagian besar merupakan perkebunan sawit dan karet milik masyarakat. Sementara itu, kebakaran di Desa Beloyang dengan luas sekitar lima hektare telah berhasil dipadamkan.

“Kondisi api di Desa Nanga Tikan hingga saat ini masih aktif. Kepala Desa harus memimpin penanganan langsung di lapangan,” ujar Kostantinus saat menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI di Kantor Camat Belimbing Hulu yang juga menjadi Posko Karhutla, Jumat (4/9/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Bupati Melawi, Malin. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Melawi juga menyerahkan bantuan kepada Posko Karhutla Kecamatan Belimbing Hulu berupa beras, uang tunai dan kebutuhan pokok.

Kostantinus mengungkapkan, ancaman karhutla di wilayahnya tidak hanya terjadi pada lahan perkebunan masyarakat. Titik api baru juga dilaporkan muncul di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sinar Dinamika Kapuas (PT SDK) yang berada di sekitar jalan poros utama.

Menurutnya, kondisi geografis Belimbing Hulu yang didominasi kawasan perbukitan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Apalagi wilayah tersebut disebut tidak memiliki kawasan gambut.
Persoalan semakin kompleks karena petugas menghadapi keterbatasan sumber air akibat kemarau panjang.

“Upaya pemadaman di lapangan terkendala minimnya ketersediaan air akibat kemarau panjang. Kekeringan ini tidak hanya menghambat pemadaman karhutla, tetapi juga menyebabkan krisis air bersih bagi kebutuhan harian masyarakat di seluruh Kecamatan Belimbing Hulu,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, pemerintah kecamatan bersama unsur Muspika telah membentuk posko siaga bencana. Masyarakat juga diimbau menunda aktivitas pembukaan atau pembakaran lahan. Sosialisasi pencegahan karhutla dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan tempat-tempat ibadah.

Namun, kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kemampuan penanganan karhutla di tingkat lokal masih menghadapi persoalan serius. Pemerintah Kecamatan Belimbing Hulu bahkan telah mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran melalui APBD Tahun Anggaran 2027.

Usulan tersebut diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan sekaligus meningkatkan kemampuan penanganan apabila kebakaran kembali terjadi.

Wakil Bupati Melawi, Malin, menegaskan penanganan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah maupun relawan. Seluruh elemen masyarakat, termasuk peladang dan pihak korporasi, diminta ikut bertanggung jawab mencegah munculnya sumber api.

“Hari ini kita berbicara soal bencana. Tundalah seluruh kegiatan yang berbau bakar-membakar, baik ladang maupun kebun. Sumber api ini ada yang disengaja dan tidak disengaja,” tegas Malin.

Menurutnya, dalam kondisi kemarau, kelalaian sekecil apa pun dapat berkembang menjadi bencana yang lebih besar. “Membuang puntung rokok atau meninggalkan sisa api pembakaran di hutan dapat berdampak fatal,” lanjutnya.

Malin juga menyoroti persoalan krisis air bersih yang mulai dirasakan masyarakat. Kekeringan tidak hanya memperbesar risiko kebakaran dan menyulitkan proses pemadaman, tetapi juga berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, ia mengajak pemerintah, aparat keamanan, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat gotong royong dalam menghadapi kondisi darurat tersebut.

Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI, Brigjen TNI Lukman Arif, menekankan bahwa strategi penanganan kebakaran harus diarahkan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman.

Menurutnya, pemadaman tidak semata-mata berorientasi pada mengejar titik api, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi penyebaran api dan keselamatan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar penanganan karhutla tidak terus-menerus mengandalkan kekuatan relawan.

Keterbatasan peralatan, sumber air dan personel menunjukkan bahwa beban penanganan karhutla di lapangan masih cukup berat. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan sejak tingkat desa.

“Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, ketersediaan peralatan, sumber air dan dukungan anggaran, bukan semata-mata bergerak setelah kebakaran meluas,” ujarnya.

Wakapolres Melawi, Kompol Aang Permana, mengatakan Satgas Karhutla telah dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Ia meminta seluruh kepala desa segera membentuk dan mengaktifkan Satgas Karhutla di wilayah masing-masing.

Menurutnya, karakter wilayah Belimbing Hulu yang didominasi perbukitan memiliki potensi kerawanan tersendiri. Aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan api juga diminta dibatasi sementara.

“Kami minta aktivitas warga seperti berburu, memancing hingga pendakian bukit yang memicu pembuatan api unggun dihentikan sementara waktu demi mencegah munculnya titik api baru,” sebutnya.

Polres Melawi juga mencatat dampak asap karhutla mulai berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Kondisi ini mempertegas bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan dan kebencanaan, tetapi juga telah menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Karena itu, seluruh jajaran Satgas di tingkat desa dan kecamatan diminta aktif memetakan wilayah rawan kebakaran serta segera berkoordinasi dengan Satgas Kabupaten apabila membutuhkan tambahan personel maupun peralatan pemadaman.

Dengan api yang masih aktif, sumber air yang terbatas, dan luas lahan terdampak yang telah mencapai sekitar 150 hektare, penanganan karhutla di Belimbing Hulu kini menjadi ujian serius bagi kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana yang terus berulang.