MELAWINEWS.COM, BELIMBING — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, masih menghadapi sejumlah kendala serius. Keterbatasan peralatan pemadam, minimnya sumber air, sulitnya medan, hingga keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi tim gabungan di lapangan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pengerahan personel. Ketersediaan sarana pemadaman dan dukungan anggaran menjadi faktor penting untuk memastikan api dapat dikendalikan sebelum meluas dan mengancam permukiman maupun aktivitas masyarakat.
Salah satu wilayah yang dilaporkan menghadapi tekanan Karhutla cukup serius adalah Kecamatan Belimbing. Camat Belimbing, Vivi Sukiyanti, melaporkan adanya puluhan titik panas (hotspot) yang tersebar di sejumlah desa.
Berdasarkan laporan yang diterima, titik panas tersebut antara lain berada di Nusa Kenyikap sebanyak 17 titik, Batu Nanta 6 titik, Sepantonak 6 titik, Upit 4 titik, dan Laman Bukit 3 titik.
Vivi mengatakan, kondisi di sejumlah lokasi cukup sulit ditangani karena faktor medan dan keterbatasan sarana pemadaman. Kawasan Laman Bukit dan sekitarnya, misalnya, menjadi salah satu lokasi yang membutuhkan penanganan lebih serius karena sulit dijangkau serta minim sumber air.
“Kondisi di lapangan cukup sulit. Selain medan yang berat, sarana pemadaman dan sumber air juga terbatas. Namun Satgas Kecamatan Belimbing terus melakukan koordinasi dan penanganan bersama,” ujar Vivi.
Satgas Kecamatan Belimbing yang melibatkan Polsek, Koramil, pemerintah desa, serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) terus melakukan pemadaman dan penyisiran. Namun, keterbatasan peralatan membuat upaya pemadaman di sejumlah lokasi belum dapat dilakukan secara maksimal.
Penegasan tersebut disampaikan Camat Belimbing, saat menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Tim sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI di Kantor Camat Belimbing sekaligus Posko Karhutla, Jumat (4/9/2026).
Kunjungan kerja dipimpin Wakil Bupati Melawi, Malin. Turut dihadiri Wakapolres Melawi, Kompol Aang Permana. Pada kesempatan itu juga Pemkab Melawi menyerahkan bantuan kepada Posko Karhutla Kecamatan Belimbing, berupa beras, uang tunai dan sembako.
Wakil Bupati Melawi, Malin, menilai kondisi Karhutla saat ini sudah membutuhkan kewaspadaan dan penanganan serius bencana.
Menurutnya, persoalan tidak hanya berkaitan dengan banyaknya titik api, tetapi juga kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat di tengah keterbatasan sumber daya.
Malin menyebut peralatan pemadam di lapangan masih jauh dari ideal. Bahkan, masyarakat di sejumlah lokasi masih mengandalkan alat semprot pertanian sederhana untuk membantu memadamkan api.
“Kita saat ini berada dalam kondisi bencana. Peralatan pemadam sangat terbatas, sementara anggaran desa dan daerah juga menipis. Karena itu, saya meminta masyarakat untuk menunda dulu seluruh kegiatan pembakaran, baik untuk membuka kebun, ladang maupun membakar sampah,” tegas Malin.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin berat dengan adanya tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah, termasuk kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), sementara kebutuhan penanganan bencana terus meningkat.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak menambah potensi munculnya titik api baru. Upaya pencegahan, menurutnya, harus menjadi prioritas karena kemampuan pemadaman pemerintah saat ini juga menghadapi keterbatasan.
Malin juga mengingatkan masyarakat agar mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan apabila tidak mendesak, sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi daerah tetap terkendali selama masa penanganan Karhutla.
Sementara itu, Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI, Brigjen TNI Lukman Arif, menyoroti pentingnya strategi pemadaman yang tepat di lapangan. Menurutnya, prioritas utama bukan hanya mengejar titik api, tetapi memastikan api tidak merembet ke permukiman warga.
“Kondisi masyarakat saat ini sedang sulit. Membeli tong air saja susah. Karena itu, perusahaan swasta yang berada di sekitar wilayah terdampak harus ikut turun tangan memberikan dukungan, baik secara moral maupun logistik,” ujarnya.
Ia menilai keterlibatan dunia usaha penting, khususnya bagi perusahaan yang memiliki aktivitas atau konsesi di sekitar wilayah rawan Karhutla. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan peralatan, sumber air, logistik maupun dukungan personel sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Lukman menegaskan, teknik penghentian laju api harus menjadi perhatian utama agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Kita harus fokus pada teknik penghentian api agar tidak masuk ke permukiman dan menimbulkan dampak kesehatan yang lebih parah, termasuk meningkatkan risiko ISPA akibat asap,” katanya.
Selain itu ia menyebut jangan hanya mengandalkan relawan sekaligus memperlihatkan bahwa beban penanganan di lapangan masih sangat besar. Satgas, pemerintah desa, TNI-Polri dan relawan harus bekerja dengan peralatan yang terbatas, sementara titik api terus muncul di sejumlah wilayah.
“Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, ketersediaan peralatan, sumber air dan dukungan anggaran, bukan semata-mata bergerak setelah kebakaran meluas,” ujarnya.
Di sisi lain, perusahaan yang berada di wilayah rawan Karhutla juga dituntut tidak hanya menunggu ketika api sudah membesar. Dukungan terhadap upaya pencegahan dan pemadaman perlu diperkuat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam melindungi masyarakat dan lingkungan.
Pemerintah daerah bersama TNI-Polri, pemerintah desa dan relawan pun terus melakukan penyisiran serta pemadaman terhadap titik-titik api yang masih aktif. Namun, dengan keterbatasan sarana dan anggaran yang diakui pemerintah sendiri, pencegahan menjadi kunci.
“Masyarakat diminta menunda segala bentuk pembakaran. Seluruh pihak termasuk dunia usaha diharapkan memperkuat dukungan agar Karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas,” pungkasnya.
