MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Kondisi gedung DPRD Kabupaten Melawi saat ini dinilai semakin memprihatinkan. Sejumlah bagian bangunan mulai mengalami kerusakan berat akibat faktor usia.
Sejak dibangun sekitar belasan tahun lalu, gedung tersebut diketahui belum pernah mendapatkan perbaikan secara menyeluruh.
Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar untuk melakukan rehabilitasi gedung wakil rakyat tersebut.
Program rehabilitasi ini akan dilaksanakan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Melawi.
Kepala Bidang Cipta Karya Perkimtan Melawi, Pergerinus Dewa, mengatakan bahwa rehabilitasi gedung DPRD sangat penting dilakukan guna mencegah kerusakan bangunan yang lebih parah.
Menurutnya, beberapa bagian konstruksi bangunan yang menjadi prioritas perbaikan antara lain penggantian seluruh atap gedung, perbaikan sejumlah kamar mandi atau WC yang mengalami kebocoran, serta pengecatan ulang sebagian gedung dan sejumlah pekerjaan lainnya yang dinilai mendesak.
“Seluruh item perbaikan tersebut merupakan bagian dari anggaran rehabilitasi dengan nilai sebesar Rp 5,7 miliar,” ujar Dewa, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa usia gedung DPRD Melawi yang telah mencapai belasan tahun menjadi salah satu faktor utama perlunya dilakukan rehabilitasi.
“Gedung DPRD ini sudah berusia sekitar belasan tahun, namun atapnya belum pernah mengalami perbaikan sejak pertama kali dibangun,” ujarnya.
Dewa menegaskan bahwa proses rehabilitasi yang dilakukan tahun ini belum mencakup seluruh bagian gedung yang mengalami kerusakan. Hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Masih terdapat sejumlah item lain yang memerlukan pembenahan, terutama pada aspek interior maupun eksterior bangunan agar tampilan gedung menjadi lebih representatif,” urai Dewa.
Dikatakan, jika kerusakan yang menjadi prioritas tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan kerusakan akan meluas ke bagian lain dan tentu membutuhkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar.
Ia mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp 5,7 miliar hanya difokuskan pada perbaikan yang paling mendesak.
“Karena gedung DPRD ini cukup besar, maka kita memprioritaskan yang paling urgen terlebih dahulu, yaitu mengganti seluruh atap untuk mengantisipasi kebocoran yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini proses rehabilitasi masih berada pada tahap pemilihan jasa konsultan perencanaan. Setelah tahapan tersebut selesai, kemudian akan dilanjutkan dengan proses tender untuk pekerjaan fisik.
