MELAWINEWS.COM, MELAWI – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Melawi menegaskan pentingnya arah kebijakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melawi 2025 benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, kepada Pemerintah Daerah Fraksi PAN juga menyampaikan sejumlah catatan kritis. Mereka mempertanyakan strategi konkret pemerintah daerah dalam membantu UMKM dan koperasi agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan.
Berikutnya Fraksi PAN juga mempertanyakan apakah ada langkah nyata untuk melindungi petani dari gejolak harga yang tidak menentu.
Fraksi PAN juga mempertanyakan langkah apa saja untuk menekan belanja tidak produktif dan mekanisme pengawasan internal agar setiap anggaran benar-benar transparan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Melawi, Khairil Ikhwan, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PAN, dalam sidang paripurna DPRD Melawi terhadap Raperda APBD Perubahan Melawi 2025, Selasa (9/9).
Fraksi PAN juga menyoroti bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Melawi tidak tergarap secara maksimal, sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk kas daerah.
Mereka pun meminta ke pemerintah daerah untuk menekan kebocoran penerimaan sehingga target pendapatan dapat lebih realistis dan tercapai.
Ikhwan menyebut, di beberapa wilayah kondisi bangunan sekolah tidak layak pakai termasuk fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium dan sanitasi pendukung tidak memadai. Kondisi ini diyakini mengganggu proses belajar mengajar.
“Kami menekankan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan menuju kecamatan dan desa perlu perhatian pemerintah, sebagai urat nadi yang berdampak langsung pada produktivitas warga,” pungkas Ikhwan.
