MELAWINEWS.COM, MELAWI – Fraksi PDI-P DPRD Melawi meminta ke Pemerintah Daerah agar pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2025 dapat berjalan secara efektif, efesien, dan tepat sasaran tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hal ini disampaikan Fraksi PDI-P, melalui juru bicara Abang Ahmaddin, di rapat paripurna DPRD Melawi dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi dan pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD Melawi 2024, di ruang sidang paripurna DPRD, Rabu (6/8).
Fraksi PDI-P juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, saran, catatan dan masukan mendasar ke Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
Diantara catatan penting itu, Fraksi PDI-P meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan dan menggali baru sektor peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk lebih fokus, dengan memberikan akses serta kemudahan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Abang Ahmaddin.
Selain itu, ditambahkannya, Fraksi PDI-P juga berharap pembangunan akses infratruktur yang merata dan berkeadilan pada setiap daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh.
