DPRD Melawi Ungkap Penyebab Serapan APBD 2023 Masih Rendah, Yordanes: Berdampak Negatif Terhadap Ekonomi Masyarakat

oleh -455 views
Ketua Komisi 3 DPRD Melawi, Yordanes

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Hingga September 2023 ini serapan APBD Melawi dinilai masih rendah. Serapan anggaran yang masih minim itu diduga turut dipicu kebijakan menutupi hutang di APBD Melawi 2022. Hal itu dilontarkan Ketua Komisi 3 DPRD Melawi, Yordanes, Kamis (22/9).

Yordanes mengakui, sungguh sangat memprihatikan karena memasuki bulan September ini realisasi APBD masih minim, yang tidak berpihak ke hajat hidup warga Kabupaten Melawi secara umum.

Dikatakan, serapan anggaran yang rendah akan berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat. Selain itu, realisasi APBD adalah jaminan pembangunan terlaksana dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

“Kalau saya amati, ada yang tidak beres pada pelaksanaan APBD Melawi 2023. Pasalnya, sampai saat ini sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Melawi dalam pelaksanaan realisasi anggaran fisik masih nol,” ujarnya.

Ia mencontohkan Disdikbud, DPUPR dan Dinas Pertanian. Sebab ketiga OPD ini memiliki anggaran yang cukup besar. Sementara anggaran fisik beberapa kegiatan yang sudah berjalan hanya di Dispora.

Dia mengatakan, sebelumnya Komisi 3 sudah melakukan rapat kerja dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Melawi yang meminta laporan tentang realisasi dan penyerapan APBD 2023.

Berdasarkan laporan BPKAD, lanjut Yordanes, bahwa pelaksanaan APBD memang sudah berjalan, termasuk realisasi pendapatan asli Daerah (PAD) ada progres hingga September ini, namun, masih jauh dari target yang ditetapkan.

Legislator Demokrat ini mengungkapkan, hingga kini realisasi APBD 2023 khususnya kegiatan fisik hanya terlaksana di proyek lelang atau proyek-proyek besar, sedang kegiatan yang tergolong kecil seperti aspirasi masyarakat termasuk pokok pikiran dewan belum bisa dikerjakan.

“Harusnya hingga bulan September ini realisasi APBD lebih dari 50 persen. Namun, beberapa OPD yang menjadi mitra DPRD, serapan anggarannya masih nol terutama untuk program pembangunan fisik dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menurut laporan BPKAD, kata Yodanes, walaupun akan dilaksanakan kegiatan hingga akhir tahun 2023, namun, Melawi sudah berpotensi defisit kurang lebih sebesar Rp 40 miliar, lantaran menutupi hutang di APBD 2022.

“Itu pun dengan hitungan jika PAD tercapai 100 persen, tapi, kalau PAD tidak tercapai 100 persen atau hanya terealisasi sekitar 50-60 persen, maka hitungan defisit kita mencapai di atas Rp 60-70 miliar kalau memang kegiatan di eksekusi semua. Itulah salah satu alasan pemerintah daerah belum melaksanakan kegiatan fisik melalui usulan masyarakat,” ungkapnya.

Menjadi harapan besar, pihaknya meminta ke pemerintah daerah, agar kegiatan-kegiatan yang sudah masuk dalam penjabaran buku APBD segera di eksekusi, demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

“Kami dari lembaga DPRD meminta tidak ada pemilahan terkait kegiatan besar maupun kecil segera di eksekusi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, karena tahun anggaran sudah memasuki akhir tahun,” pungkasnya.