MELAWINEWS.COM, MELAWI – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya UY, mengambil sumpah dan melantik 111 Kepala Desa baru periode 2021-2027 hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 22 Desember 2020.
Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di halaman rumah dinas jabatan Bupati Melawi, Rabu (3/3) ditandai dengan penyematan pangkat dan tanda jabatan, dihadiri Wakil Bupati Melawi, Kluisen, unsur pimpinan dan anggota DPRD Melawi, Forkopimda serta pimpinan OPD.
Pemilihan pelantikan dihalaman rumah jabatan Bupati Melawi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan dalam upaya mencegah kerumunan guna memutus penyebaran covid-19.
Dalam sambutannya bupati mengatakan, kepala desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berkedudukan sebagai pimpinan pemerintah desa. Maka, diantaranya ada kewajiban kepala desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, memelihara kamtibmas serta mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
“Mengingat tugas dan tanggung jawab yang diemban cukup berat, maka seorang kepala desa harus memandang, bahwa tugas yang diemban merupakan amanah rakyat yang harus dilaksanakan penuh tanggung jawab,” papar bupati.
Bupati juga mengatakan seorang kepala desa harus dapat menjadi sosok seorang pemimpin dan bisa menjadi teladan bagi warga masyarakat, karena kepala desa adalah panutan bagi warganya.
Dia mengingatkan, lantaran desa mengelola anggaran yang cukup besar, sehingga perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian dan penuh tanggung jawab, jangan sampai akhirnya berurusan dengan hukum.
“Sebagai pelayanan publik harus memiliki disiplin yang tinggi. Secara umum dalam hal mengelola keuangan harus akuntabel dan transparan, jangan sampai terjerat hukum,” ujar bupati.
Ia juga berpesan, agar kepala desa fokus kepada penanganan Covid-19 dan peanggulangan karhutla.
Bupati mengharapkan, kepala desa membangun kembali persatuan dan kesatuan masyarakat desa paska Pilkades. Kemudian rangkul dan bekerjasamalah dengan segenap potensi masyarakat dan memanfaatkan potensi tersebut tanpa memandang perbedaan sebagai pendukung maupaun bukan pendukung Pilkades yang lalu.
