Berebut Tahta di Kabupaten Melawi

oleh
Berebut Tahta

SETELAH beberapa bulan sempat meredup akibat covid 19, isu politik di kabupaten Melawi Kembali menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Di warkop dan media social isu-isu politik banyak dibahas oleh pengamat “dadakan” termasuklah saya.

Kendati belum dapat dipastikan, namun isu yang beredar baik melalui baliho ataupun media social, diprediksi ada tiga pasangan bakal calon yang akan meramaikan pilkada di Kabupaten Melawi. Mereka antara lain, sang petahana Panji-Abang Ahmadin, kemudian Dadi Sunarya-Kluisen dan Istri mantan bupati Melawi Heny-Mulyadi.

Panji saat ini masih menjabat sebagai bupati Melawi, sedangkan Ahmad Ahmadin sebagai Wakil ketua DPRD Melawi, Dadi Sunarya saat ini menjabat wakil bupati Melawi sedangkan Kluisen masih duduk sebagai anggota DPRD Melawi. Hanya Heny dan Mulyadi yang tidak menduduki jabatan kendatipun keduanya sama-sama pernah menjadi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten.

Untuk merebut jabatan penting ini memang bukan perkara mudah. Selain kekuatan finansial sang calon, ketokohan, popularitas, elektabilitas, jabatan-pun harus mereka pertaruhkan. Jadi mereka harus mempunyai perhitungan yang sangat matang kalau tidak resikonya adalah kehilangan jabatan. Khususnya untuk dua bakal calon wakil bupati, Abang Ahmadin dan Kluisen.

Jika Abang Ahmadin positif maju mendampingi Panji, maka dia harus rela meletakan jabatan sebagai ketua DPRD Melawi. Demikian halnya Kluisen yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Melawi. Karena sesuai dengan putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015,MK menyatakan bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pilkada.

Untuk menduduki positi sebagai wakil ketua Dewan atau menjadi anggota Dewan bukan perkara mudah, sudah banyak hal yang mereka korbankan, mulai dari finansial, tenaga, waktu, keluarga semuanya mereka korbankan. Apakah setelah mereka mendapatkan itu semua dengan susah payah akan ditinggalkan begitu saja demi meraih jabatan yang lebih tinggi namun belum pasti? Jawabannya tentu saja berat. Sayapun akan bingung menjawab kalau berada pada posisi keduanya. Namun inilah konsekuensi politik. Harus ada pilihan tidak boleh tidak.

Berbeda dengan Panji dan Dadi keduanya memang sama-sama akan mengakhiri masa jabatan, jadi pilihan terakhirnya adalah maju Kembali menang atau kalah, kalau menang alhamdulillah kalau kalah ya sudah. Sedangkan Heny dan Mulyadi sama-sama tidak menduduki jabatan jadi resikonya lebih kecil lagi. Namun sekali lagi saya tegaskan bakal calon ini belum final, masih ada kemungkinan berubah. Baik bakal calon wakil ataupun bakal calon bupati. Dan tidak menutup kemungkinan jumlah pesertanya juga akan berubah. Tergantung situasi dan kondisi.

Okelah sekarang kita kesampingkan resiko para calon yang mungkin tidak terlalu penting bagi mereka itu, toh mereka juga sudah puas menduduki jabatan di Melawi ini, mereka juga sudah lebih dari cukup jadi tidak perlu lagi khawatir akan kehilangan mata pencarian jika mereka tidak terpilih sebagai bupati dan wakil bupati.

Namun yang menjadi tantangan para calon saat ini adalah lobi politik agar bisa maju sebagai calon. Sebab sarat bisa maju harus mempunyai dukungan beberapa kursi di DPRD. Jika tidak maka keinginan itu harus mereka kubur dalam-dalam, menjadi pendukung atau memilih diam saja.

Persoalan lainnya yang mungkin jadi tantangan adalah visi misi, atau tawaran yang khas dari para calon. Umumnya visi misi yang mereka jual kepada masyarakat masih relative umum, belum bisa menyentuh hati masyarakat. Kalau sudah mentok biasanya isu SARA akan sangat laris dijual ke tengah-tengah masyarakat di daerah. Meskipun sangat riskan menimbulkan gesekan di masyarakat, namun cara berdagang ekstrim yang demikian masih mendominasi.

Lantas bagaimana dengan politik uang? Meski masih laku namun hal ini tidak menjadi jaminan di zaman sekarang, seiring semakin meleknya masyarakat berpolitik, pengaruh politik uang tidak lagi dominan dalam mempengaruhi pemilih. Survei LIPI pasca pemilu 2019 menunjukan bahwa 46 persen dari 1500 responden di 34 provinsi memaklumi politik uang, secara tidak langsung hal ini menggambarkan bahwa justru karena praktik ini semakin dimaklumi maka nilai pengaruhnya semakin berkurang.

Maka dari itu, tentu harapan kita kedepan pilkada mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan berprestasi dalam memajukan daerahnya. Sama seperti para pemimpin-pemimpin daerah di tempat lain yang mampu merubah daerahnya menjadi lebih baik. Semoga