Taufik Minta Evaluasi Kriteria Data ODP di Posko Covid-19 Perbatasan

oleh
Taufik, Anggota DPRD Melawi dari Partai Golkar

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Pemkab Melawi, melalui Tim Gugus Tugas penanganan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) telah mendirikan Posko pemeriksaan di perbatasan Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Melawi, tepatnya di Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing.

Posko Covid-19 tersebut diterapkan dengan melakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan suhu tubuh bagi warga yang masuk ke Melawi.

Anggota DPRD Melawi, Taufik, langsung meninjau posko itu. Taufik memantau memang ada pendataan dan pemeriksaan suhu tubuh bagi warga yang masuk ke Melawi, baik yang menggunakan mobil maupun roda dua serta warga lainnya.

“Tapi saya lihat belum maksimal. Contohnya, terkait petugas yang melakukan kriteria pendataan kepada warga menyangkut status orang dalam pemantauan (ODP). Saya melihat pendataan bagi warga menjadi ODP belum maksimal, karena hingga kini belum ada penambahan signifikan status ODP hasil pemeriksaan dari Posko perbatasan,” kata Taufik, Rabu (15/4).

Taufik juga menilai pemeriksaan ini belum sepenuhnya sempurna, karena hanya berlaku untuk warga yang masuk ke Melawi yang berasal dari luar daerah. “Saya memberi masukan, agar yang keluar dari Melawi juga diperiksa,” usul Taufik.

Menurut politisi Partai Golkar ini, pemeriksaan secara maksimal oleh Tim Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19 di perbatasan sangat penting dilakukan, sebab cara itu dapat mengurangi atau mencegah penyebaran virus corona dan mendata kriteria ODP di Melawi.

“Namun, saya tetap mengapresiasi petugas di posko bekerja siang malam, setidaknya sudah ada langkah yang baik dari Pemkab Melawi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ke Melawi,” ujar Taufik.

“Jangan sampai didirikannya posko tersebut hanya sebagai formalitas, tapi harus dilakukan dengan serius dan maksimal, agar bisa menciptakan Melawi negatif COVID-19,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Melawi itu.

Selain itu, sambung dia, pendataan yang dilakukan saat ini baru bersifat manual, semestinya harus dilengkapi komputer untuk menyimpan keamanan data.

Lebih lanjut disampaikan Taufik, petugas posko perbatasan ini harus diperketat lagi, dan harus lebih detail lagi pemeriksaannya, walaupun akan menambah kesibukan bagi petugas di lapangan, seperti juga melakukan pemeriksaan kepada warga yang keluar dari Melawi.

Taufik menilai hal tersebut sangat perlu dilakukan mencegah penyebaran Covid-19 di Melawi. Pasalnya, menurut Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Melawi itu, banyak dari mereka yang masuk status orang tanpa gejala (OTG) tidak terdata menjadi ODP.

Dirinya khawatir, kalau hal pendataan ini tidak akurat dilakukan petugas di posko, maka kemudian ternyata ada yang positif, baru kelabakan termasuk melakukan tracking orang tersebut.

Terlepas dari persoalan itu, Taufik mengapresiasi langkah yang telah diambil Tim Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Melawi dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Namun perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui yang sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan mana yang belum, antara lain kriteria menetapkan ODP. Mari kita sama-sama evaluasi,” pungkasnya.