MELAWINEWS.COM, MELAWI – Pemkab Melawi didorong untuk melakukan iidentifikasi kawasan-kawasan penting di Melawi. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir munculnya konflik terkait usaha berbasis lahan, seperti masuknya perkebunan
Hal ini menjadi salah satu dasar Rapat Perumusan Arah dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Penting yang digelar Pemkab Melawi bersama WWF Indonesia di Nanga Pinoh, Selasa (17/3). Koordinator Komoditas Berkelanjutan WWF Indonesia Hulu Kapuas Landscape, Muhammad Munawir disela-sela rapat tersebut mengatakan, WWF bersama Dinas Pangan dan Perkebunan Melawi akan menyusun dokumen rencana induk perkebunan Kabupaten Melawi.
“Proses awalnya kita mulai dengan identifikasi kawasan penting di Melawi. Kita menggunakan perangkat Nilai Konservasi Tinggi dan prosesnya juga akan dilakukan secara partisipatif. Artinya ada pertemuan-pertemuan juga di kecamatan yang melibatkan desa-desa untuk hadir untuk memberikan input, dimana sajakah kawasan penting menurut masyarakat,” terangnya.
Nawir, sapaan akrabnya melanjutkan kawasan penting bisa dinilai dari sejumlah aspek, baik secara ekonomi menurut masyarakat setempat, secara sosial budaya serta tak kalah penting secara ekologi atau lingkungan. Perkebunan sendiri, menjadi salah satu usaha berbasis lahan sehingga diharapkan dalam konteks investasi perkebunan nantinya bisa diakomidir terkait kawasan-kawasan penting yang telah terindentifikasi.
“Sehingga nantinya kawasan tersebut tidak diarahkan sebagai lahan perkebunan. Bilapun sudah terlanjur masuk dalam izin usaha, mungkin nantinya bisa dilepaskan atau inclave dan diserahkan pada masyarakat untuk pengelolaannya,” ujarnya.
Dengan adanya identifikasi kawasan penting juga, kata Nawir, diharapkan munculnya konflik akibat lahan bisa diminimalisir. Mengingat usaha perkebunan tak lepas dari konflik horizontal terkait lahan.
“Nah, dokumen identifikasi kawasan penting harapan kami tidak hanya menjadi rencana induk bersama dinas, tapi juga dijadikan bahan peninjauan kembali tata ruang Melawi. Bagaimana kawasan penting bisa dikelola oleh masyarakat sehingga perlu ada kebijakan dari Pemkab Melawi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan (Dispanbun) Melawi, Daniel, saat membuka rapat tersebut mengatakan investasi berbasis lahan baik pada usaha perkebunan sawit dan karet tentunya tetap berpegang pada prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan pilar ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.
“Melawi memiliki satu juta hektare lahan dengan bentang alam yang begitu luas. Didalamnya tentu ada kawasan yang memiliki nilai penting bagi mahluk hidup,” katanya.
Karenanya, lanjut Daniel, investasi berbasis lahan, memang kerap kali berbenturan dengan konflik sosial. Karenanya perlu adanya kawasan penting yang nantinya diidentifikasi bersama dapat dikelola dengan baik dengan dukungan Pemkab Melawi. Daniel juga menilai kawasan penting semestinya menjadi prioritas utama bagi para pimpinan di daerah ini, baik bupati, camat maupun kades serta orang-orang teknis yang mengetahui dampak bila kawasan penting tersebut tidak dikelola dengan baik di kemudian hari.
“Seperti hutan yang sumber airnya mengalir ke desa-desa maka harus dijaga. Kalau gundul, desa akan kekurangan air. Hutan yang menjaga sumber air ini dimasukkan dalam kawasan penting. Begitu pula dengan situs budaya seperti Tembawang, Temaduk, Kuburan, kalau ini digusur untuk pembukaan lahan, tentunya akan memunculkan konflik dengan masyarakat,” paparnya.
Ditegaskan Daniel, masuknya investasi ke daerah ini, tentunya tidak harus mengorbankan masyarakat serta lingkungan sekitar. Sehingga akhirnya mengorbankan masa depan dan memberikan ancaman bagi sekitar.
“Bagaimana kita bisa menjaga bentangan alam yang luas ini melalui identifikasi kawasan penting dan menjaganya,” pungkasnya.
