MELAWINEWS.COM, MELAWI – Polres Melawi menggelar Pencananganan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Aula Tribrata Polres Melawi, Selasa (3/3). Kegiatan ini dihadiri Bupati Melawi, Panji serta sejumlah perwakilan Forkopimda serta tokoh masyarakat.
Wakapolres Melawi, Kompol Jajang mengungkapkan pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM harusnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Hanya karena belum siap, baru dicanangkan pada tahun ini.
“Polres Melawi sudah enam kali WTP untuk wilayah Satker Polda Kalbar. Polres Melawi sudah layak dinilai dari internal polri dan Kemenpan RB untuk penerapan zona integritas ini,” katanya.
Keberhasilan penerapan zona integritas menuju WBK dan WBBM, lanjut Jajang tentunya merupakan hasil dari dukungan Pemda serta masyarakat. Apalagi sebelumnya dalam pelayanan publik pada Samsat hingga Satpas SIM, Melawi masih menjadi nomor satu di Kalbar. Karenanya ia berharap dengan dorongan dan dukungan masyarakat, nantinya penerapan zona integritas dapat berjalan dengan baik.
“Karena Polri saat ini dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Harapan masyarakat agar polisi dapat melakukan aksi cepat dan tepat dalam merespon setiap kejadian yang ada, serta pelayanan SIM, SKCK dan lainnya dapat lebih mudah dan tidak membebani serta tidak adanya praktek pungli,” katanya.
Jajang juga mengungkapkan Polres Melawi pada 2020 menjadi satker jajaran Polda Kalbar yang diusulkan mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) berdasarkan keputusan Kapolda Kalbar. Karena itu, lanjutnya, Kapolres Melawi sudah memerintahkan seluruh jajaran, khususnya personel yang ditunjuk sebagai tim pogja zona integritas dapat mengimplementasikan semua kegiatan yang ada dalam program masing-masing dengan baik.
“Sebagai contoh, pada fungsi Lantas utnuk memberikan pelayanan SIM harus mampu membuat inovasi yang memberikan kemudahan pada masyarakat Melawi dalam menerima pelayanan yang sifatnya jemput bola,” katanya.
Sementara itu, Bupati Melawi, Panji mengatakan pencanangan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Polres Melawi menurutnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Hal serupa, juga akan diterapkan di Pemkab Melawi yang saat ini masih terus berproses ke sana.
“Dalam pencanangan ini ada ikrar bersama, sebagai bentuk sinergisitas yang nyata, karena kegiatan akan digelar secara terpadu dan terintegrasi agar daerah kita bebas korupsi dan pelayanan yang bersih,” katanya.
Panji menuturkan, korupsi tak lepas dari birokrasi karena salah kelola birokrasi bisa memunculkan korupsi. Munculnya pungli dan gratifikasi juga berasal dari salah kelola birokrasi. Karenanya, upaya bersama untuk membangun keterbukaan dalam birokrasi harus menjadi perhatian utama.
