Tangani Kerusakan Jalan Melawi, Komisi II Panggil Dinas PUPR

oleh
Rapat Koordinas Komisi II DPRD Melawi dengan DInas PUPR

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH-Komisi II DPRD Melawi menggelar rapat koordinasi dengan Dinas PUPR Melawi Senin (24/2), rapat yang dipimpin oleh ketua Komisi II Joni Yusman itu membahas mengenai perencanaan pembangunan yang ada di dinas PUPR.

“Hasil pertemuan ini apa-apa saja yang akan diusulkan, khususnya yang menyangkut masalah insfrastruktur. Selanjutnya masalah yang harus mendapatkan penanganan segera adalah mengenai kerusakan jalan protocol di wilayah kabupaten Melawi, bagaimana solusinya kita harus bahas sama-sama,” kata Joni.

Sementara itu ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti mengatakan, terkait dengan kerusakan Jalan Ella yang sempat viral beberapa waktu lalu, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan anggota DPR RI Pusat, Lasarus.

“Terkait masalah kerusakan jalan ini kami juga berharap dengan dari dinas PU, nanti kami bisa sampaikan kepada anggota DPR RI untuk dibawa ke pusat, apakah sebelum mereka reses nanti atau setelah reses,” kata Widya.

Kadis PUPR bersama seluruh jajaran mengikuti raker komisi 2 DPRD Melawi

Kepala dinas PUPR Makarius Horong mengaku senang dengan undangan yang disampaikan komisi II kepada dinas PU. Maka dari itu kata Horong, dalam rapat tersebut pihaknya membawa semua pejabat yang ada di dinas PU.

“Mulai dari sekretaris, kabag, kabid dan kasi kita ajak ke sini untuk membahas mengenai masalah ini, karena ini rapat penting, jadi pihak yang berkompeten bisa menyampaikannya secara langsung,” tegasnya.

Kata Horong, kedepan bukan hanya rapat soal rencana kerja saja komisi II melibatkan dinas PU, dalam pelaksanaanya pun harus terlibat, sehingga ketika ada kendala di lapangan bisa dicarikan solusinya. “Jangan sampai LSM atau wartawan dulu yang tahu kalau ada masalah, kita harus tahu sehingga ketika ada masalah bisa segera diatasi,” jelasnya.

Horong mengatakan, mengenai perencanaan yang ada di dinas PU, dirinya sudah menerbitkan SK PPTK, namun kali ini PPTK yang dilibatkan tidak mencakup semua pegawai, melainkan mereka yangs sudah bersertifikasi.
“Kalau belum sertifikasi saya SK-kan berarti saya melanggar aturan yang ada,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II, Joni Yusman dalam rapat tersebut mengungkapkan berbagai agenda yang dibahas bersama dengan Dinas PUPR terkait dengan sejumlah program kerja serta kegiatan pembangunan infrastruktur di Melawi. Selain itu, yang menjadi fokus utama seperti kondisi infrastuktur jalan yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menjadi perhatian masyarakat.

“Masalah jalan poros atau jalan protokol di Melawi memang banyak yang rusak. Sehingga harus dicarikan solusinya,” katanya.

Joni menerangkan, dalam pertemuan tersebut, Dinas PUPR nantinya akan menghitung berapa kebutuhan biaya untuk perbaikan beberapa ruas jalan yang rusak di dalam kota Pinoh. Seperti satu titik dekat Dinas Pendidikan, kemudian ruas jalan yang berlubang di bawah tikungan Ramera hingga arah dekat kantor Bawaslu atau Dinas Perkim.

“Ini yang mesti menjadi perhatian kita, bagaimana menangani jalan yang cukup panjang ini. Karena rasanya kalau harus menunggu perubahan (APBD Perubahan), kan itu bulan sepuluh atau sebelas, sedangkan dengan jalan seperti itu bisa memicu kecelakaan,” katanya.

Karenanya, menurut legislator PAN ini, ada kesepakatan agar penanganan jalan tersebut bisa dilakukan melalui Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Melawi. Mengingat UPJJ bisa bekerja dahulu.

“Ini kan demi kepentingan orang ramai, maka kita pertimbangkan untuk ditangani dahulu oleh UPJJ,” ujarnya.