MELAWINEWS.COM, MELAWI – Memasuki tahun anggaran 2026, tantangan fiskal Kabupaten Melawi diproyeksikan semakin berat seiring dengan adanya kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang mencapai Rp 261 miliar. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2025, PAD Kabupaten Melawi menunjukkan kinerja yang sangat positif. Total realisasi PAD tercatat sebesar Rp 83,96 miliar atau mencapai 99,82 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 84,11 miliar.
Capaian tersebut sekaligus mencerminkan pertumbuhan signifikan sebesar 53,8 persen dibandingkan realisasi PAD tahun 2024 yang berada di angka Rp 54,59 miliar. Pada tahun 2024, PAD Melawi hanya mencapai 83,49 persen dari target Rp 65,38 miliar, sementara pada 2025 realisasinya melonjak hampir menyentuh target secara maksimal.
Sejalan dengan tren positif tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi menetapkan target PAD tahun anggaran 2026 meningkat signifikan menjadi Rp 104,5 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Melawi, Alfian, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja lebih keras untuk mencapai target tersebut sebagai upaya menutup potensi defisit anggaran akibat berkurangnya dana transfer pusat.
“Walaupun target PAD tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun 2025, kami tetap optimistis target tersebut dapat tercapai. Namun, tentu membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk masyarakat wajib pajak,” ujar Alfian, Jumat (23/1).
Ia menegaskan bahwa capaian positif pada tahun 2025 tidak membuat jajarannya berpuas diri. Bapenda Melawi akan terus memperkuat sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
“Kami akan terus berupaya maksimal mengejar target Rp 104,5 miliar pada 2026. Dengan dukungan masyarakat dan sinergi lintas OPD, kami optimistis kemandirian fiskal Melawi dapat terwujud demi keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.
Alfian juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung upaya peningkatan PAD, terutama dalam menggali potensi pendapatan di tingkat lokal.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, turut menekankan pentingnya optimalisasi PAD oleh OPD penghasil pendapatan daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah pengurangan dana transfer pusat.
“Target PAD Kabupaten Melawi pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp 104,5 miliar. Saya berharap target ini tidak hanya tercapai, tetapi jika memungkinkan dapat melampaui target,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa pada APBD Melawi 2026 terjadi pemangkasan transfer pusat ke daerah yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp 261 miliar. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap dana pusat tidak lagi dapat dipertahankan.
“Dengan adanya pemangkasan transfer pusat yang cukup besar, kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada dana pusat. OPD penghasil PAD harus lebih inovatif, kreatif, dan berani menggali potensi pendapatan yang ada di daerah,” pungkasnya.
