MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Melawi Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut membahas evaluasi capaian program kerja TPAKD Tahun 2025 sekaligus menyelaraskan program Tahun 2026 guna memperluas akses layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, Rofi Filantrofi Permana, menyampaikan bahwa realisasi program kerja TPAKD Melawi Tahun 2025 mencapai 127,51 persen.
Capaian tersebut, kata dia, melampaui realisasi TPAKD Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 117,61 persen.
Meski mencatatkan hasil positif, sejumlah program masih perlu dioptimalkan, terutama perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan One Village One Agent (OVOA).
Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan perbankan, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, serta pemerintah kecamatan dan desa agar layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok.
Sementara itu, Bupati Dadi menegaskan bahwa TPAKD merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mempercepat perluasan akses keuangan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga mengapresiasi dukungan OJK serta seluruh lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, yang telah berkontribusi terhadap pencapaian program TPAKD Melawi.
Sejumlah program bahkan berhasil melampaui target. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), misalnya, terealisasi kepada 698 debitur dari target 200 debitur atau mencapai 349 persen.
Program Simpanan Pelajar (SimPel) melalui gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga mencatatkan 23.451 rekening dari target 9.500 rekening atau mencapai 246,85 persen.
Sementara program investasi saham berhasil membukukan 2.557 Single Investor Identification (SID) dari target 1.900 SID atau sebesar 134,58 persen.
Kendati demikian, Bupati mengingatkan agar program yang belum mencapai target mendapat perhatian serius. Salah satunya perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan yang baru terealisasi 79,33 persen pada 2025.
Lebih lanjut, Dadi menegaskan komitmen Pemkab Melawi untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui optimalisasi potensi unggulan daerah, termasuk sektor perkebunan kelapa sawit.
Pemkab, ujarnya, berupaya menjembatani komunikasi antara petani sawit mandiri dan perusahaan guna mendorong terciptanya harga yang adil serta kepastian penerimaan hasil panen.
Menurutnya, penguatan ekonomi lokal juga harus didukung kemudahan akses permodalan dan pendampingan literasi keuangan, khususnya bagi petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, fasilitas pembiayaan dan kredit dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas usaha serta kesejahteraan masyarakat.
Bupati berharap OJK Kalimantan Barat terus mendampingi TPAKD Melawi dalam merumuskan dan mengoordinasikan strategi perluasan akses keuangan daerah, sehingga dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.
