MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH –
Wakil Bupati Kabupaten Melawi, Malin, menegaskan pengendalian inflasi harus berorientasi pada tindakan nyata untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati, ditemui usai memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Melawi 2026 di Convention Hall Kantor Bupati Melawi, Rabu (26/8/2026). Rakor membahas stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta pasokan dan distribusi BBM dan LPG 3 kilogram bersubsidi.
Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan pada Agustus 2026, sejumlah komoditas di Melawi mengalami kenaikan indeks perkembangan harga, terutama cabai merah, daging sapi dan cabai rawit.
“Kabupaten Melawi termasuk daerah dengan indeks perkembangan harga cabai yang tinggi di luar Pulau Jawa. Ini harus menjadi perhatian serius. Inflasi bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut langsung daya beli dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Malin meminta TPID memperkuat pemantauan harga dan stok pangan serta meningkatkan koordinasi dengan distributor, pelaku usaha, Bulog dan pihak terkait. Setiap gejolak harga dan gangguan pasokan harus segera direspons melalui langkah intervensi yang terukur.
Ia juga menyoroti distribusi BBM dan LPG 3 kilogram bersubsidi. Pemerintah diminta memastikan pasokan mencukupi, distribusi lancar dan tepat sasaran, serta memperketat pengawasan untuk mencegah penyimpangan.
“Jangan sampai keterbatasan pasokan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi melalui penyaluran yang tidak sesuai ketentuan. Jika ditemukan penyimpangan, segera tindak sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Malin menekankan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, BUMN, distributor hingga pelaku usaha.
“Jangan hanya berhenti pada pembahasan dan data. Setiap persoalan di lapangan harus diikuti langkah penyelesaian yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan,” pesannya.
Ia berharap rakor TPID menghasilkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pangan, memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi, serta melindungi daya beli masyarakat.
