MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi menegaskan proses investigasi insiden munculnya tayangan tidak pantas pada videotron milik pemerintah masih berlangsung.
Penyelidikan dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Polres Melawi untuk mengungkap penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Melawi, Malin, dalam konferensi pers di Kantor Bupati Melawi, Senin (28/7/2026). Konferensi pers turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Melawi Salvator Ronald, para asisten Sekretariat Daerah (Setda) Melawi, serta Kepala Bagian Humas Setda Melawi Iiq Pribadi.
“Kami menyampaikan klarifikasi resmi terkait insiden tayangan pada videotron milik Pemerintah Kabupaten Melawi. Saat ini proses investigasi masih berlangsung dan pemerintah telah berkoordinasi dengan BSSN serta melaporkan kejadian ini kepada Polres Melawi,” kata Malin.
Berdasarkan hasil investigasi awal, videotron dijadwalkan menyala secara otomatis melalui sistem timer pada pukul 13.00 WIB. Pada Senin, 27 Juli 2026, pukul 13.04 WIB, Diskominfo Melawi menerima laporan masyarakat mengenai munculnya tayangan yang tidak semestinya.
Menindaklanjuti laporan tersebut, sekitar pukul 13.05 WIB tim teknis Diskominfo langsung menghentikan operasional videotron dengan memutus perangkat keras di lokasi. Personel Polres Melawi turut membantu mengamankan lokasi kejadian.
Setelah videotron dinonaktifkan, tim teknis melakukan investigasi awal dan menemukan adanya aktivitas mencurigakan pada sistem yang diduga terjadi sekitar pukul 12.04 WIB.
Pemeriksaan sementara juga menemukan sejumlah indikasi digital, di antaranya akun Instagram @admingovx, tautan waymouri.onrender.com, serta alamat IP 177.104.206.251 yang berdasarkan data WHOIS teridentifikasi berasal dari penyedia layanan internet di Brasil.
Meski demikian, Pemkab Melawi menegaskan seluruh temuan tersebut masih berupa petunjuk awal dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan identitas maupun pihak yang bertanggung jawab. Seluruh indikasi masih akan didalami melalui investigasi digital forensik.
Selain berkoordinasi dengan BSSN dan Polres Melawi, pemerintah daerah juga akan memperkuat sistem keamanan teknologi informasi pada seluruh perangkat yang dikelola Pemkab sebagai langkah pencegahan agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
“Perkembangan hasil investigasi akan kami sampaikan kepada masyarakat setelah diperoleh fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Malin.
