MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Melawi, Rabu (8/4/2026).
Musrenbang ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan hasil Musrenbang desa dan kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Melawi, Silvani Umran, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan proses partisipatif untuk menyepakati rencana kerja tahunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa forum ini memiliki peran penting dalam penyelarasan prioritas pembangunan, sekaligus mengintegrasikan berbagai usulan dari tingkat desa dan kecamatan ke dalam kebijakan pembangunan kabupaten. Melalui Musrenbang ini diharapkan dapat dihasilkan dokumen RKPD tahunan yang disepakati bersama.
“Musrenbang mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik, dengan menekankan sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebelum perumusan rancangan akhir RKPD.
Menurutnya, RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi implementasi dari RPJMD, sekaligus berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis daerah.
RKPD juga mengakomodasi aspirasi masyarakat secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, serta pokok-pokok pikiran DPRD, dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Ia berharap Musrenbang dapat menjadi wadah untuk membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Dalam sambutannya, Bupati Melawi menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2027 masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan optimalisasi pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Bupati juga mengungkapkan bahwa kondisi anggaran daerah saat ini mengalami efisiensi cukup besar, yakni hampir mencapai Rp 300 miliar. Hal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menetapkan skala prioritas secara lebih selektif.
“Dalam kondisi seperti sekarang, kita harus benar-benar menentukan mana yang paling penting di antara yang penting. Semua usulan itu penting, namun tidak semuanya bisa diakomodasi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterbatasan anggaran yang membuat pemerintah daerah belum dapat memenuhi seluruh aspirasi yang disampaikan.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan dan jembatan, menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, Pemkab Melawi juga akan mendorong revitalisasi kawasan perkotaan guna menciptakan lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni. Langkah tersebut antara lain melalui penataan kembali ruko di kawasan Pasar Nanga Pinoh yang masa hak guna usahanya telah berakhir, guna mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa.
Di sektor perkebunan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan HGU dan IUP perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Melawi, khususnya terkait pemenuhan kewajiban pembangunan kebun plasma minimal 20 persen bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyusun perencanaan pembangunan berbasis skala prioritas.
Ia berharap usulan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas, khususnya di sektor infrastruktur. Namun demikian, ia mengakui bahwa kondisi fiskal saat ini masih menghadapi tantangan akibat pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.
“Dengan anggaran yang tersedia, kita harapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Melawi, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, Forkopimda, Ketua TP PKK, Ketua GOW, para camat, kepala desa, serta berbagai unsur masyarakat di lingkungan Pemkab Melawi.
