MELAWINEWS.COM, MELAWI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi kembali akan menghadapi masalah serius lagi untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 mendatang, pasalnya ada wacana penurunan dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH), kebijakan dari pemerintah pusat.
Pemangkasan anggaran ini pun, membuat daerah setempat harus melakukan penyesuaian dan mencari solusi kreatif untuk membiayai program daerah, diantaranya mengurangi anggaran tak efisien dan menunda proyek besar.
Tak dapat dipungkiri, situasi ini juga akan menimbulkan dilema fiskal bagi Pemerintah Daerah setempat. Di satu sisi, daerah dituntut untuk tetap optimal menjalankan fungsi pelayanan publik, namun, sumber pendanaan semakin terbatas dan berisiko menimbulkan tekanan sosial.
Terkait itu, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menyebut rancangan APBD Melawi tahun 2026 semula diproyeksikan mencapai kisaran Rp 1 triliun lebih. Namun, jumlah itu bisa terpangkas signifikan sekitar Rp 300 miliar, jika efisiensi penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat diberlakukan tahun 2026.
“Informasi yang kita dapat, ada wacana pemangkasan APBD kita tahun 2026 gambarannya di angka Rp 300 Miliar, dari total APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp 1 triliun,” ujar Bupati Dadi
saat menyampaikan penjelasan Nota Keuangan dan rancangan perubahan APBD 2025, dalam rapat paripurna DPRD Melawi, Senin (8/9).
“Tahun depan, APBD Melawi digambarkan sebesar Rp 1 triliun. Tapi angka itu hanya berlaku jika tak ada pemangkasan pusat. Kabar sementara yang beredar ada wacana efisiensi APBD mencapai Rp 300 miliar dari Pemerintah Pusat, setelah sebelumnya juga dipotong,” sambung Dadi.
Menurut Dadi, jika efisiensi anggaran ini kembali diberlakukan Pemerintah Pusat, maka dampaknya akan sangat signifikan karena sebagian besar program dibiayai oleh dana transfer.
“Jika pemangkasan ini berlaku, maka APBD Melawi 2026 diproyeksikan hanya sekitar Rp 700 miliar, yang diprioritaskan hanya untuk biaya belanja pegawai. Yang lain wassalam lah,” kata Dadi.
Dadi berharap, wacana pemangkasan APBD ini tidak diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, agar rencana pembangunan berkelanjutan baik jangka pendek, menengah maupun panjang di Melawi terus berjalan optimal.
