MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH – Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi, bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Jalan Patrikama Kota Nanga Pinoh dan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, pada Jumat (29/8/2025) pagi.
Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Melawi, M. Doliya Syaiful Ramdani, didampingi anggota Untung Atmanegara, Sahpri dan Alexius beserta Plt Kepala DLH Oslan Junaidi didampingi jajaran. Sidak ini dilakukan sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pengelolaan sampah di daerah itu, khususnya di TPS dan TPA yang berada di bawah pengelolaan DLH.
Disela Sidak tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Melawi, M. Doliya Syaiful Ramdani menyampaikan bahwa sidak ini bertujuan untuk menindaklanjuti dan memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh DLH melalui pertemuan yang sudah dilaksanakan, terkait pengelolaan sampah yang tak optimal lantaran dibiarkan volume sampah terus menumpuk hingga mengeluarkan aroma bau tak sedap di TPS area permukiman tersebut
Doliya menegaskan, pengelolaan sampah merupakan salah satu isu penting di Melawi khususnya di Kota Nanga Pinoh, mengingat volume sampah yang terus meningkat setiap harinya.
Dikesempatan itu, Doliya pun menyampaikan apresiasi kepada DLH begitu cepat menjemput aspirasi masyarakat yang langsung menggencarkan apaya penanganan sampah ini.
“Kami dari DPRD khususnya Komisi 2 terus mendorong Pemerintah Daerah dalam penanganan sampah, baik upaya jangka pendek, menengah dan panjang,” ujar legislator PAN itu.
Ia mengimbau, agar warga turut kooperatif dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. “Jangan lagi ada yang buang sampah sembarangan. Kalau mau buang sampah, ya harus ke TPS,” ungka Ipun, populer di sapa itu.
Ditempat yang sama, PLT Kepala DLH Melawi, Oslan Junaidi, mengatakan ketersediaan anggaran yang masih terbatas menjadi salah satu kendala belum maksimalnya pengelolaan sampah di Melawi.
“Kondisi ini menyebabkan DLH tak bisa berbuat banyak, seperti mengangkut sampah ke TPA tak optimal hingga ketersediaan sarana TPS dan TPA yang memadai di tengah jumlah produksi sampah yang terus meningkat,” ujar Oslan.
Ia mengakui bahwa pengembangan infrastruktur hingga anggaran yang tersedia menjadi sangat prioritas utama, sehingga penanganan sampah tidak terhambat, yang menjadi keluhan masyarakat selama ini.
Selain persoalan anggaran, Oslan juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Hal ini terbukti dengan masih maraknya TPS liar di berbagai titik, meskipun DLH telah memasang spanduk larangan dan melakukan operasi kebersihan rutin.
Oslan menegaskan bahwa penanganan sampah ini membutuhkan kerjasama aktif dari semua pihak termasuk masyarakat luas, hingga pemerintah daerah dan DPRD dengan dukungan anggaran di internal DLH.
“Permasalahan sampah di Melawi memang kompleks dan membutuhkan solusi komprehensif dengan menyediakan anggaran memadai. “Hanya dengan kolaborasi yang solid dan sinergi yang kuat, kita bisa menciptakan Kota Nanga Pinoh yang bersih dan bebas dari sampah,” kata Oslan.
Ia pun berharap, upaya jangka pendek dapat direalisasikan pada anggaran perubahan APBD tahun ini dalam penanganan sampah tersebut, hingga di APBD tahun-tahun berikutnya.
“Semoga dengan upaya-upaya tersebut dapat mengatasi permasalahan sampah di Kota Nanga Pinoh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” tutup Oslan.
