MELAWINEWS.COM, MELAWI – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Melawi Tahun 2025 untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, di Pendopo Rumah Jantan Bupati Melawi, Kamis (24/4/2025).
Musrenbang tingkat Melawi ini merupakan rangkaian proses perencanaan, yang dilaksanakan sebelumya mulai dari Musrenbang tingkat desa dan tingkat kecamatan, yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah di tahun mendatang.
Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menyampaikan bahwa tujuan utama Musrenbang adalah dalam rangka menyusun dan menetapkan rencana pembangunan tingkat kabupaten.
“Melalui Musrenbang ini akan menetapkan pokok-pokok prioritas program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas utama masyarakat Melawi dalam jangka waktu satu tahun ke depan serta untuk lima tahun ke depan, dan tentu saja menyerap aspirasi dari masyarakat, termasuk hasil Musrenbang tingkat desa dan kecamatan,” ujar Dadi.
Bupati menegaskan, kegiatan Musrenbang tidak hanya seremonial belaka, namun memiliki peran strategis dalam menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah agar lebih terpadu dan sinergis, menajamkan indikator serta target kinerja pembangunan.
Dikesempatan yang sama, Wakil Gubernur berharap melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi dapat merumuskan program prioritas yang mengarah kepada Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Seperti percepatan rata-rata lama sekolah melalui optimalisasi pemanfaatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Dikatakan, peningkatan kualitas hidup masyarakat tentunya diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan, khususnya di Kabupaten Melawi.
“Jika melihat realisasi penurunan angka kemiskinan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat yakni sebesar 6,32 persen di bawah angka Nasional 9,03 persen dan ranking 11 terendah dari 38 Provinsi (data Maret 2024) menurun dari tahun 2023 sebesar 6,71 persen,” kata Wagub.
“Untuk tingkat kemiskinan di Kabupaten Melawi tahun 2024 yakni sebesar 10,62 persen dan menempati peringkat 1 dari 14 kabupaten/kota dengan tingkat kemis-kinan terendah se Kalimatan Barat,” lanjut Krisantus.
Dijelaskan, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak.
“Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) harus terus mensinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja namun juga dilakukan oleh lembaga-lembaga non profit dan perusahaan melalui CSR hingga kelompok organisasi masyarakat,” urai Wagub.
Krisantus berharap melalui Musrenbang ini dihasilkan keputusan keputusan yang mengedepankan aspirasi dan pandangan dari masyarakat, sehingga mampu memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan daerah di Kabupaten Melawi.
